Reporter : Waluyo Wahyu Utomo
SuaraBojonegoro.com – Kutsiah (70) yang telah lama tinggal di Desa Bungur Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro harus menerima nasib menempati rumah yang sudah tidak layak untuk ditempati, pasalnya sejak lama tak pernah mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah. Kamis (17/08/2023)
Dari pantauan media SuaraBojonegoro.com dilokasi terlihat rumah sudah sangat memprihatinkan seperti kondisi genteng sudah tidak tertata, juga dinding yang hanya terbuat dari anyaman bambu pun sudah mulai rusak tak beraturan hingga banyak berlubang.
Kondisi seperti ini ternyata masih ada di sebuah Kabupaten yang memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang lumayan besar bahkan dari segi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran ( SILPA ) pun untuk tahun 2022 kisaran 2,6 Triliun bahkan lebih.
Saat diwawancarai Kutsiah yang hanya hidup dengan anaknya yang memiliki keterbatasan mental mengatakan, selama ini hanya mendapatkan bantuan berupa beras dan tidak mendapatkan bantuan lainnya.
“Bantuan cuma beras ,” Ucap Kutsiah
Rumah tak layak huni yang terletak tidak jauh dari Balai Desa Bungur tersebut mungkinkah terabaikan oleh pandangan para pemangku jabatan didesa tersebut hingga tidak didapatkannya bantuan perbaikan rumah.
Dari sisi lain melalui Sekretaris Desa Bungur yang dikonfirmasi lewat chat via Whatsapp membenarkan tentang kondisi rumah Kutsiah hingga bantuan berupa beras saja yang hanya diterimanya, Sekdes juga menjelaskan 3 tahun yang lalu pernah diajukan banyak nama penerima bantuan bedah rumah akan tetapi hanya 10 titik yang terealisasi bahkan sampai sekarang pun desa belum mendapatkan program lagi.
” Iyaa betul, dulu pernah desa mengajukan banyak nama tapi yg turun pada 3 tahun lalu cuma ada 10 titik yg turun, dan sampai sekarang belum ada bantuan aladin lagi”. Ungkap Sekdes
Ia juga menjelaskan rencananya akan mengajukan kembali proposal ALADIN ke Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, sedangkan dalam pembahasan dengan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) apakah dapat dimasukkan P – APBD tahun ini atau di ABPD tahun depan.
“Rencana baru mau mengajukan lagi proposal ALADIN ke Pemkab,” Tambahnya.
Bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam hal penurunan kemiskinan menjadi sorotan yang tajam mengingat menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Bojonegoro ditahun 2022 tingginya angka kemiskinan Kabupaten Bojonegoro masuk 10 besar se Provinsi Jawa Timur. (Wah/Red)
