Reporter : Bima Rahmat
SuaraBojonegoro.com – Warga Desa Kedungadem, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, mengeluhkan adanya pungutan tak jelas atas peoses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Selasa (22/11/22).
Pairin, salah satu warga dusun sawahan kerajan, menuturkan jika para peserta diminati uang sebesar 200 ribu dengan alasan untuk biaya saksi. Penarikan uang sebesar 200 ribu tersebut dianggapnya tidak masuk akal.
“Kata buat biaya kesaksian ahli waris,” katanya.
Dengan adanya tarikan sebesar 200 ribu tersebut Pairin, berinisiatif untuk mengklarifikasi ke pihak Kepala Dusun.
“Kata Kamituwo (Kasun.red) itu atas perintah Kades,” ujarnya.
Kepada suarabojonegoro.com, Pairin, menjelaskan karena dengan adanya pungutan yang dianggap tidak jelas tersebut ada sebagian uang warga yang dikembalikan. Tidak hanya diminati biaya 200 ribu dalam program PTSL tersebut para peserta diminati 800 ribu setelah selesai.
“200 ribu itu untuk awal dan 800 ribu itu kalau sudah selesai, jadi totalnya 1 juta,” jelasnya.
Sebenarnya, lanjutnya, para warga Desa Kedungadem, menyambut baik adanya program PTSL tersebut. Selain itu para warga Desa Kedungadem juga tidak mempermasalahkan besaran biaya program PTSL.
“Dari pada mensertifikatkan sendiri lebih mahal bisa 8 juta sampai 10 juta,” tuturnya.
Menurutnya biaya apapun seharusnya harus ada komunikasi dan dijelaskan sejelas jelasnya agar tidak ada polemik. Sebagai warga Desa Kedungadem, dirinya berharap perangkat desa Kedungadem, dapat berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
“Pemeriksaan desa ini dicampuri oknum-oknum yang tidak bertugas (pejabat.red) di perangkat desa. Kedungadem ini kayak ada calonya. Seperti pengurusan surat dan sebagainya. Jadi perangkat Kedungadem tidak digunakan,” pungkasnya.
Sementara itu Kades Kedungadem, Agus Hari Purwanto, saat dikonfirmasi melalui sambungan WhatsApp pribadinya sampai saat ini belum ada jawaban. (Bim/red).
