Reporter: Sasmito Anggoro
SuaraBojonegoro.com – Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur M Sarmuji, setelah bertemu dengan masyarakat Jawa timur di sejumlah daerah, berharap mudah-mudahan status PPKM (Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) mulai turun levelnya, Sarmuji juga memberi masukan penting kepada pemerintah terkait kondisi penanganan Covid di daerah. Khususnya sebelum pelaksanaan ibadah puasa Ramadhan 1443 H mulai April 2022.
Hal ini juga melihat kesadaran protokol kesehatan masyarakat semakin baik dan penyebaran Covid-19 varian omicron terus menurun. Anggota DPR RI Komisi XI ini pun dirinya mengusulkan, Baik sebagai anggota DPR RI maupun sebagai Ketua Golkar Jawa Timur, kalau bisa sebelum ramadhan, PPKM Sudah bisa dicabut.
“Alasan kuat, mengapa PPKM ini harus segera dicabut. Yaitu, upaya serius pemerintah terlihat sudah bisa mengatasi pandemi ini dengan baik. Maka Pemerintah tidak perlu malu lagi untuk mengakui keberhasilannya,” tegas Sarmuji, disela kegiatan Audit Organisasi Partai Golkar di Kabupaten Tulungagung, Rabu (2/3/ 2022).
Disampaikan pula bahwa Varian omicron ini, BOR (Bed of Rate – Rata-rata keterisian tempat tidur pasien) di rumah sakit juga turun. Meskipun orang yang terpapar korona sudah melewati puncak pada waktu varian Delta dulu, selain itu, penghentian status PPKM sebelum Ramadhan, kata Sarmuji agar umat Islam bisa beribadah tanpa was-was. Tidak khawatir melanggar PPKM. Sehingga otomatis berdampak pada perputaran nilai ekonomi masyarakat bisa meningkat. “Agar juga rakyat bisa berziarah dengan tenang di pusara orang tuanya. Dan jika Idul Fitri tiba, rakyat bisa bermohon maaf bersama orang tua dan keluarganya,” katanya.
Namun ia juga mengimbau kepada masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan seperti biasanya. Mereka memakai masker, menjaga jarak dan rajin cuci tangan. Karena varian omicron ini memang lebih cepat dari segi penyaluran. Hanya saja meskipun yang terpapar banyak, tapi yang masuk rumah sakit ternyata terbukti sedikit.
Pernyataan Ketua DPD Partai Golkar Jatim ini juga mendapatkan dukungan dan persetujuan dari KH Bardam Pengasuh Pondok Pesantren Al Munawar Dander Bojonegoro dan juga sebagai ketua barisan Gus dan santri Kabupaten Bojonegoro.
“Kami memang sangat berharap agar PPKM segera dihentikan tentu melihat kondisi dan keadaan dari pandemi, agar masyarakat bisa beraktivitas dan juga para sekolah bisa memberikan pembelajaran dengan baik dan tenang,” Kata KH Bardam.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kordinator FKUB Kabupaten Bojonegoro Bu nyai Nusantara Kabupaten Bojonegoro Hj. Nurul Rohmah Ketua serta BKMT Kabupaten Bojonegoro Hj Mitroatin , yang juga berharap pandemi segera berlalu dan pemerintah bisa segera mencabut PPKM.
“Hal ini dilakukan agar masyarakat juga bisa meningkatkan perekonomian yang selama ini terendat karena kondisi Pandemi Covid dan juga PPKM,” Ujar Mitroatin yang juga ketua DPD Partai Golkar Bojonegoro. Kamis (4/3/2022).
Mitroatin sangat mendukung pernyataan Sarmuji selaku ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur, dengan harapan masyarakat tetap menjalankan protokol kesehatan guna mengurangi angka penambahan Covid 19 atau sebaran virus varian baru yang juga masih meresahkan masyarakat.
Untuk diketahui, hingga tanggal 7 Maret nanti, pemerintah masih menerapkan status PPKM tingkat 1 sampai tingkat 4 di Jawa Timur. Dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, hanya satu Kota Madiun yang saat ini ditetapkan sebagai daerah dengan status PPKM Level 4. (SAS/Lis/Red)
