Oleh : Dr. Mukhamad Roni, S.E., M.E.
SuaraBojonegoro.com – Dalam banyak diskusi tentang pertumbuhan ekonomi nasional, kita cenderung terjebak pada angka-angka makro: PDB naik, ekspor meningkat, atau investasi asing bertambah. Namun, sangat jarang kita bertanya: siapa yang sesungguhnya menikmati pertumbuhan itu? Apakah petani di desa merasakannya? Apakah nelayan di pesisir atau pengrajin kecil di pelosok juga kecipratan hasilnya?
Ketimpangan antara pelaku ekonomi di hulu (produsen) dan hilir (distributor dan konsumen akhir) telah berlangsung begitu lama dan sering dianggap sebagai konsekuensi alami dari sistem pasar. Padahal, ketimpangan ini merupakan gejala dari struktur ekonomi yang tidak berpihak, di mana mereka yang berada di awal rantai produksi hanya mendapat bagian kecil dari nilai yang diciptakan.
Dilema Klasik Ekonomi Hulu
Mari kita lihat contoh konkret. Seorang petani padi di Bojonegoro, misalnya, menjual gabah kering panen dengan harga Rp5.000 per kilogram. Setelah digiling, dikemas, dan dipasarkan di kota besar, harga beras bisa melonjak hingga Rp13.000 per kilogram atau lebih. Nilai tambah dari penggilingan, pengemasan, distribusi, hingga pemasaran itulah yang sebenarnya menjadi “tambang emas”. Sayangnya, tambang ini tidak digarap oleh petani — bahkan mereka tidak tahu berapa besar margin keuntungan yang dihasilkan dari kerja keras mereka.
Hal yang sama terjadi pada nelayan, pekebun, peternak, dan banyak pelaku usaha kecil lain di sektor primer. Mereka berada di hulu, tetapi nilai tambah ekonomi justru menumpuk di hilir pada pengepul, pengusaha besar, hingga pemilik jaringan ritel modern. Mereka bekerja keras, tetapi tetap dalam lingkaran kemiskinan struktural.
Kenapa Penyerapan dari Hulu ke Hilir Penting?
Penyerapan ekonomi dari hulu ke hilir adalah konsep di mana seluruh proses produksi dari bahan mentah hingga barang jadi yang dikonsumsi dikuasai atau dinikmati secara proporsional oleh para pelaku di setiap tahap. Artinya, nilai tambah tidak hanya dinikmati di ujung rantai, tetapi juga dibagikan ke mereka yang berada di awal proses.
Model ini menuntut pendekatan yang adil, kolaboratif, dan partisipatif. Penyerapan ekonomi dari hulu ke hilir bukan sekadar strategi bisnis, tetapi strategi pembangunan nasional yang menyasar akar ketimpangan dan kemiskinan. Melalui pendekatan ini, masyarakat desa bukan hanya penyedia bahan baku, tetapi juga pelaku pengolahan, pemilik usaha, bahkan eksportir.
Mengubah Rantai Pasok Menjadi Rantai Nilai
Transformasi dari rantai pasok menjadi rantai nilai adalah hal krusial. Selama ini, desa hanya menjadi tempat produksi, sementara kota menjadi pusat nilai. Akibatnya, terjadi migrasi besar-besaran ke kota karena desa tidak lagi mampu menyediakan kehidupan yang layak.
Padahal, potensi ekonomi lokal sangat besar jika dimanfaatkan dengan benar. Yang dibutuhkan adalah infrastruktur pendukung (penggilingan, cold storage, pengemasan), akses ke pasar yang adil (pasar digital, koperasi, kemitraan), serta dukungan kelembagaan seperti BUMDes yang dikelola secara profesional dan berpihak pada masyarakat.
Di sinilah peran penting pemerintah, dunia usaha, dan akademisi. Pemerintah perlu mengubah pendekatan pembangunan yang top-down menjadi bottom-up, dengan mendorong lahirnya pusat-pusat ekonomi baru di desa. Dunia usaha harus membangun kemitraan yang saling menguntungkan, bukan eksploitatif. Dan akademisi seperti saya berkewajiban memberikan data, analisis, dan solusi yang aplikatif bagi pengambilan kebijakan.
BUMDes: Motor Penyerapan Ekonomi
Saya percaya koperasi dan BUMDes adalah dua pilar penting dalam model ekonomi hulu ke hilir. Koperasi bukan hanya soal simpan pinjam, tetapi wadah untuk konsolidasi produksi, pengolahan, hingga pemasaran. Koperasi yang sehat dapat membeli hasil panen anggotanya dengan harga wajar, mengolahnya, lalu menjualnya dengan margin yang kembali ke anggota.
BUMDes pun punya potensi luar biasa sebagai lembaga usaha yang tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga keadilan sosial. Dengan kepemilikan kolektif, BUMDes dapat mengelola aset desa, membangun unit usaha strategis (seperti SPBU mini, pertanian modern, pabrik pupuk organik), hingga menciptakan lapangan kerja bagi generasi muda desa.
Namun, koperasi dan BUMDes harus dikelola secara profesional. Tidak cukup hanya bermodal semangat gotong royong; diperlukan pelatihan, tata kelola yang transparan, dan akses ke pembiayaan yang terjangkau.
Digitalisasi dan Inovasi Teknologi
Di era digital, penghubung antara hulu dan hilir bisa semakin dipercepat. Melalui e-commerce, media sosial, dan aplikasi agritech, petani dan produsen kecil dapat menjangkau pasar yang lebih luas, bahkan pasar global. Mereka dapat menjual produk secara langsung tanpa perantara yang merugikan.
Teknologi juga memungkinkan adanya transparansi harga, pelacakan produk, dan peningkatan efisiensi produksi. Hal ini memperkuat posisi tawar pelaku ekonomi kecil dan memperpendek rantai distribusi yang selama ini menjadi sumber ketimpangan.
Namun tantangannya adalah literasi digital dan akses internet yang belum merata. Oleh karena itu, pendampingan dari pemerintah dan swasta mutlak diperlukan agar transformasi digital tidak justru menambah jurang ketimpangan baru.
Menuju Ekonomi yang Berkeadilan dan Berkelanjutan
Penyerapan ekonomi dari hulu ke hilir bukan sekadar wacana teknokratik; ini adalah panggilan moral. Kita tidak bisa membangun negara yang kuat jika hanya segelintir orang yang menikmati buah dari pertumbuhan. Kita tidak bisa bicara tentang keberlanjutan jika desa-desa ditinggalkan dan menjadi sekadar lumbung bahan mentah.
Maka saya ajukan satu refleksi sederhana: jika kita ingin menciptakan keadilan ekonomi, maka seluruh masyarakat terutama mereka yang berada di hulu harus menjadi bagian dari sistem nilai, bukan sekadar alat produksi. Kita butuh keberpihakan yang nyata, kebijakan yang adil, dan kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkannya.
Penutup
Saya optimis, masa depan Indonesia terletak di desa. Di tanah tempat pangan ditanam, ikan ditangkap, dan tangan-tangan terampil menghasilkan karya. Namun masa depan itu hanya akan hadir jika kita bersedia membalik sistem yang timpang, dari ekonomi yang eksploitatif menjadi ekonomi yang partisipatif. Dari ketimpangan menuju pemerataan. Dari ketergantungan menuju kemandirian. Dan dari eksploitasi menjadi keberlanjutan.
Saatnya menyerap ekonomi dari hulu ke hilir bukan sebagai pilihan, tetapi sebagai komitmen bangsa. (**)
*)Penulis adalah : Akademisi, Praktisi dan Pengamat Ekonomi dan Keuangan, Sekretaris III Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) DPW Jawa Timur
