Oleh : Drs. H. Sholikin Jamik
SuaraBojonegoro.com – Di mulai dari pikiran sebuah Ironi Kabupaten Bojonegoro, 5 (lima) yang lalu sampai sekarang adalah Pemda Kaya tapi Penduduk miskin.
Kabupaten Bojonegoro termasuk dalam kabupaten dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terbesar di Indonesia.
Tahun 2024 ini, APBD Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp 8,2 Triliun, dan merupakan APBD Kabupaten dan Kota terbesar ke-6 di Indonesia, dan terbesar kedua di Provinsi Jawa Timur setelah Kota Surabaya.
Dibandingkan dengan kabupaten sekitar, APBD Kabupaten Bojonegoro jauh di atas dan berkali-kali lipat besarnya. Di tahun 2024 ini, APBD Kabupaten Lamongan sebesar Rp 3,48 triliun, Kabupaten Tuban sebesar Rp 3,47 triliun, Kabupaten Nganjuk sebesar Rp 2,91 trili- un, Kabupaten Ngawi sebesar Rp 2,49 triliun, dan Kabupaten Blora sebesar Rp 2,54 triliun.
Namun ironinya, walaupun Pemerintah daerahnya kaya, tetapi masyarakatnya miskin. Penduduk miskin di Kabupaten Bojonegoro pada Maret 2024 sebesar 11,69%. Persentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bojonegoro ini lebih tinggi dibanding kemiskinan nasional pada 9,03%, Provinsi Jawa Timur 9,79%, Kabupaten Nganjuk 10,17%, Kabupaten Madiun 10,63%, dan bahkan sedikit lebih buruk dibanding Kabupaten Blora 11,42%. Kapupaten Bojonegoro tingkat kemiskinannya relatif sama dengan kabupaten yang APBD nya di bawah 3 Triliyun, seperti Sampang,Bangkalan,Sumenep,Probolinggo,Tuban,Ngawi,Pemekasan,Pacitan, Bondowoso, Lamongan dan Situbondo.
Stunting di Kabupaten Bojonegoro juga masih memprihatinkan. Persentase jumlah stunting di Kabupaten Bojonegoro 14,1%. Jumlah persentase ini lebih buruk dibandingkan dengan Kabupaten Lamongan yang 9,4%, Kabupaten Ngawi yang 14,0% dan Kabupaten Madiun yang 12,8%. Semua data ini menunjukkan betapa ironinya Kabupaten Bojonegoro, yaitu Pemerintah Daerahnya kaya, tetapi rakyatnya banyak yang miskin dan stunting.
Inilah ironi pertama Kabupaten Bojonegoro: Pemdanya kaya, rakyatnya masih banyak yang miskin dan stunting. ( bersambung)
