Reporter : Waluyo Wahyu Utomo
SuaraBojonegoro.com – Sisa dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2025 yang tersimpan di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) hingga awal Januari 2026 tercatat masih berada di kisaran Rp1,9 triliun, Selasa (06/01/2026).
Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro, Anie Susanti Hartoyo, menegaskan bahwa angka tersebut belum dapat disebut sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD 2025.
“Saat ini masih posisi sisa di RKUD sekitar Rp1,9 triliun, belum SiLPA nggih. Karena kami masih perlu mencocokkan sisa dana BOS dan BLUD, lalu dikonsolidasikan,”jelas Anie.
Ia menerangkan, besarnya dana yang tersimpan di RKUD tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan dana bebas yang dapat digunakan pemerintah daerah. Sebagian besar dana bersifat administratif atau in out, karena penggunaannya telah terikat pada peruntukan tertentu.
“Tapi sifatnya in out, hanya diatas kertas, karena hanya bisa digunakan sendiri oleh OPD bersangkutan,” terangnya.
Anie merinci, sisa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) hanya dapat digunakan kembali untuk kebutuhan BOS. Begitu pula dengan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang hanya bisa dimanfaatkan oleh masing-masing BLUD.
“Sisa BOS hanya bisa dipakai BOS, dan BLUD juga hanya bisa dipakai BLUD,” tegasnya.
Selain BOS dan BLUD, dalam sisa kas tersebut juga terdapat dana yang penggunaannya dibatasi, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Cukai Hasil Tembakau (CHT), yang hingga kini masih dalam proses rekonsiliasi.
“Tergantung nanti besaran sisa kas BOS dan kas BLUD. Bisa jadi SiLPA lebih kecil atau justru lebih besar, tergantung komposisinya. Ada yang terikat, ada sisa CHT dan DAK, tapi belum rekonsiliasi. Penggunaannya juga dibatasi,” pungkasnya.
Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara kas daerah terlihat besar, tidak seluruh dana di RKUD dapat digunakan secara fleksibel untuk membiayai program pembangunan baru. Pemerintah daerah masih harus menyelesaikan proses konsolidasi dan audit internal sebelum angka final SiLPA APBD 2025 ditetapkan secara resmi. (Why/Red)
