Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membuka International Conference on Social Impact Assessment, di Hotel Ritz-Carlton Jakarta, Selasa (17/09/2024). Sejalan dengan tema “Melaksanakan Pengadaan Tanah yang Lebih Baik dalam Pengaturan Tenurial yang Menantang: Menyeimbangkan Percepatan, Kepastian, dan Kewajaran”, Menteri AHY menegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN akan terus melakukan pendekatan yang tepat, humanis, dan progresif dalam Pengadaan Tanah bagi masyarakat.
“Dalam prosesnya kita harus ingat bahwa Pengadaan Tanah tidak boleh menyakiti siapa pun. Kepedulian terhadap kelompok rentan dalam Pengadaan Tanah diharapkan tidak hanya ditentukan melalui pemberian ganti rugi yang adil secara nominal, tetapi bagaimana memastikan mereka menjadi bagian dari pembangunan dan tidak menjadi kelompok yang terpinggirkan akibat Pengadaan Tanah. Tidak ada yang tertinggal,” tegas Menteri ATR/Kepala BPN.
Konferensi ini diharapkan mampu menjadi ruang diskusi para ahli dan utusan berbagai negara dalam proses penyusunan serta publikasi kebijakan mengenai Pengadaan Tanah di Indonesia. “Tidak hanya bermanfaat dalam pelaksanaan pembangunan di depannya, tetapi juga dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat, khususnya Masyarakat Hukum Adat, petani kecil, masyarakat miskin perkotaan, dan kelompok rentan lainnya,” terang Menteri AHY.
Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Carolyn Turk, dalam kesempatan yang sama juga menegaskan komitmennya mendukung upaya berkelanjutan yang dilakukan Kementerian ATR/BPN untuk memperkuat proses penilaian dampak sosial, termasuk Pengadaan Tanah.
Konferensi Internasional ini diapresiasi langsung oleh utusan yang hadir, salah satunya Wakil Kepala Misi, Menteri Penasihat dan Kapolri. Pasalnya, Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei, Stéphane Mechati. Ia melihat konferensi ini menjadi platform yang sangat penting untuk berbagi wawasan dan mengidentifikasi langkah-langkah dalam menangani masalah pembangunan.
“Pengalaman yang akan dibagikan melalui delegasi dari berbagai negara hari ini dapat menawarkan pelajaran berharga tentang bagaimana penilaian dampak sosial yang mendukung pembangunan dan kohesi sosial. Saya berharap kita bisa melihat bagaimana wawasan ini dapat disesuaikan dengan konteks unik Indonesia dan berkontribusi pada tujuan kolektif kami untuk mendorong pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan,” pungkas Stéphane Mechati.
Dalam kesempatan ini, Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Dirjen PTPP), Embun Sari melaporkan bahwa Konferensi Internasional terselenggara atas kerja sama Kementerian ATR/BPN dengan Bank Dunia, KfW Development Bank, dan Uni Eropa (UE). Konferensi ini juga merupakan rangkaian kerja sama Kementerian ATR/BPN dengan Bank Dunia yang sejak tahun 2022 lalu telah memulai tahapan penilaian dampak sosial.
Adapun peserta yang hadir dalam konferensi, baik secara daring maupun luring, yakni perwakilan dari Bank Dunia; Bank Pembangunan Asia; Bank Pembangunan KfW; Uni Eropa (UE), kementerian/lembaga; Pemikiran dalam dan luar negeri; serta perwakilan pemerintah daerah dan swasta dari Australia, Kanada, Kenya, Thailand, Malaysia, Filipina, Vietnam, Nepal, Pakistan, Zambi, dan beberapa negara lainnya.
Hadir mendampingi Menteri AHY dalam Konferensi Internasional ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; serta sejumlah Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi dan jajaran. (Red/Lis)
