Reporter : Suyati
SuaraBojonegoro.com – Setelah kemarin Eka Kurnia Wati dan beberapa guru datang Ke DPRD Kabupaten Bojonegoro tapi tidak bisa bertemu siapapun, disebabkan para wakil rakyat melakukan kunjungan kerja, dan saat ini baru bisa ditemui oleh Sukur Priyanto selaku wakil Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, Selasa (24/10/23)
Eka Kurnia Wati mengutarakan keresahannya kepada Sukur Periyanto, terhadap P-4 Prajabatan bisa membuat para guru yang sudah mengabdi lama tidak bisa mempunyai kesempatan.
Mereka juga meminta untuk mahasiswa Pendidikan Profesi Guru (PPG) prajabatan yang lolos seleksi administrasi di TMS (Tidak Memenuhi Syarat) karena mereka belum lulus pada PDDIKTI, serta belum memiliki Serdik/NRG dan mereka tidak masuk di dapodik.
“Kami berharao untuk PPPK 2023 di perioritaskan untuk para GTT dan GTY Kabupaten Bojonegoro,” Katanya.
Dikatakan juga, Jika Mahasiswa PPG prajabatan gelombang 1 dan gelombang 2 belum lulus di PDDIKTI, belum punya serdik atau NRG (Nomor Registrasi Guru). “Mereka Lolos administrasi dan mendapatkan afirmasi 100% kita juga meminta afirmasi khusus putra daerah agar bisa bersaing secara adil,” tambahnya.
Setelah mendengarkan keluhan para guru tersebut Sukur Priyanto mengatakan akan membicarakan dan mengkaji prihal tersebut saat rapat mendatangkan dan mengundang pihak-pihak terkait.
“Terkait persoalan ini akan kita kaji secara matang, ini menjadi domain pemerintah pusat atau pemerintah Kabupaten, tapi pada prinsipnya ini, entah menjadi wilayah pemerintah pusat atau Kabupaten daerah tetap harus kita bantu karena mereka adalah putra daerah yang perlu dukungan,” Ucap Sukur.
Sukur Priyanto juga mengatakan pemerintah daerah harus mencari solusi terbaik terhadap permasalahan yang terjadi diantara PPPK,
“Permasalahan mereka adalah syarat administrasi kemudian masa kerja dan sebagainya, tentu dari apa yang mereka sampaikan, bahwa masa kerja yang lama tidak mendapatkan penghargaan atau nilai khusus yang sebanding dari pengabdian mereka, ini akan kita coba bersama-sama mengundang pihak terkait,” tambahnya
Setelah ini, Sukur Priyanto berniat mengundang Dinas Pendidikan serta Badan kepegawaian Daerah (BKD) untuk mengetahui ada rumusan agar dapat membantu keluhan para guru saat rapat mendatang. (Yat/Red)
