Reporter : Bima Rahmat
SuaraBojonegoro.com – Program merger SDN III ke SDN II Sumberrejo dan SDN I ke SDN II Megale, hingga saat ini masih menjadi polemik. Bahkan penolakan program merger tersebut berbuntut terlantarnya para siswa lantaran tidak mendapatkan fasilitas belajar mengajar. Tidak hanya itu, wali murid dan para siswa harus mendatangi kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro dan kantor Dinas Pendidikan setempat untuk menyampaikan aspirasinya. Sabtu (22/07/23).
Kedatangan wali murid beserta para siswa ke Pemkab Bojonegoro untuk bertemu dengan Bupati Bojonegoro Anna Muawanah, tersebut mendapat sorotan dari berbagai pihak lantaran dinilai bermuatan politik. Menampik tudingan tersebut Wakil Ketua DPRD Bojonegoro dari Fraksi Demokrat, Sukur Priyanto, menjelaskan jika kedatangan ratusan wali murid dan para siswa ke gedung DPR karena tidak ditemuinya mereka saat datang di kantor Pemkab.
“Kalau saya dianggap mengskenario? malah saya nggak tahu. Saya dapat berita itu pagi hari katanya ada wali murid dan murid SD Negeri Sumberrejo III,” katanya.
Lebih jauh Pria yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat, Kabupaten Bojonegoro, ini menjelaskan jika kedatangan para wali murid dan siswa tersebut juga diterima oleh Wakil Ketua DPRD, Mitro’atin.
“Ada yang datang saya terima, pengen di temui saya temui. Kapan hari sudah ketemu Pak Umar, kapan hari sudah ketemu komisi c. Tapi kan belum ada penyelesaian bagi mereka. Kalau selesai tidak akan datang lagi,” ujarnya.
Dalam hal ini, secara tegas Sukur Priyanto, menyatakan jika saat ini carut marutnya program merger dan kedatangan wali murid dan murid murid digiring sebagai aksi Demo, hal itu menurut Sukur, bukan fokus ke solusi untuk mencarikan jalan keluar bagaimana Pemkab menyelesaikan tanggung jawabnya.
“Merger itu menjadi tanggungjawab penuh Dinas Pendidikan. Pasca merger ini yang juga harus difikirkan adalah bagaimana penempatan gurunya, bagaimana nanti mekanisme sekolahnya, bagaimana pengamanan aset yang ditinggalkan SD lama,” jelasnya.
Menurutnya yang tidak kalah penting yang harus difikirkan adalah rasa nyamannya para siswa ditempat baru. Adapun, adanya 2 sekolah yang tidak menerima program merger tersebut, Sukur, meminta untuk segera diselesaikan.
“Bukan membuat keputusan ini di merger terus lepas tangan. Kalau semua terima, Ok tidak ada persoalan. Tapi ini kan ada 2 sekolah yang tidak terima. Ini kan persoalan lagi,. Ini yang harus diselesaikan bukan menghindar” pungkasnya. (Bim/red).
