Silpa APBD Bojonegoro Tahun 2021 Sekitar Rp. 2.8 Triliun, Pemkab Diharapkan Perbaiki Kinerja

oleh -
oleh

Reporter: Sasmito

SuaraBojonegoro.com – Setelah Badan Anggaran (Banggar) DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Bojonegoro menggelar rapat antar Bangar dan Tim Anggaran dari Pemkab Bojonegoro,
dengan agenda Evaluasi APBD 2021 dan Persiapan kegiatan APBD tahun 2022, dan diketahui bahwa terdapat Sisa Belanja dari APBD tahun 2021.

Disampaikan oleh Anggota Banggar Ahmad Supriyanto, bahwa diketahui serapan anggaran tahun 2021 mencapai 80,84% dari jumlah APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp  6,2 Triliun atau sebesar 5,084 Triliun, sehingga masih ada sisa belanja sebesar 1,2 Triliun.

Sedangkan dari sisi pendapatan di tahun anggaran 2021 yang ditargetkan sebesar Rp. 4,2 T, sampai dengan akhir tahun justru pendapatan Bojonegoro melampaui target APBD tahun anggaran 2021 yakni sebesar Rp. 5,904 Triliun.

“Artinya ada pelampauan pendapatan sebesar Rp. 1, 6 Triliun lebih. Sementara dari anggaran sisa belanja APBD TA. 2021 adalah sebesar Rp. 1, 2 Triliun, jika ditambah dengan pelampauan target pendapatan 2021 sebesar Rp. 1,6 Triliun, maka total sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) tahun anggaran 2021 ada di kisaran angka Rp. 2,8 Triliun,” Papar Pria yang juga sekretaris Komisi C DPRD Bojonegoro ini, Jum’at (11/1/2022).

Disampaikan juga bahwa Dalam rapat tersebut anggota Badan Anggaran DPRD Bojonegoro meminta kepada eksekutif agar memaksimalkan program program prioritas di tahun 2022 agar di laksanakan lebih awal, dan di laksanakan sesuai dengan time scedhule yang lebih efektif untuk menghindari Silpa di tahun 2022 yang lebih besar.

Diharapkan juga kepada eksekutif untuk memperbaiki kinerja yang kurang baik di tahun 2021, pekerjaan pekerjaan fisik yang kualitasnya kurang baik agar di perbaiki, dengan meningkatkan sisi pengawasan.

“Harapan kami, dengan APBD yang sangat besar tahun 2022 ini pemerintah Daerah juga lebih fokus di sektor pembangunan SDM, karena dengan meningkatnya angka kemiskinan dan angka pengangguran terbuka serta beban ekonomi masyarakat yang sangat berat akibat pandemi Covid 19 tentu tugas pemerintah daerah juga akan berat,” tambahnya.

Ahmad Supriayanto juga meminta selain pembangunan fisik juga diimbangi pembangunan SDM (Sumber Daya Manusia) guna peningkatan ekonomi masyarakat seperti adanya pelatihan masyarakat dan juga kegiatan yang dapat meningkatkan kapasitas masyarakat untuk lebih baik dalam peningkatan ekonominya. (SAS/Red)

No More Posts Available.

No more pages to load.