Kalangan RT Dukung Program Pembangunan Berbasis Online

oleh -

SUARABOJONEGORO.COM – Program peningkatkan tata pemerintahan yang responsif, terbuka, akuntabel, dan profesional, melalui penyediaan partisipasi warga dalam proses perencanaan pembangunan, dan penganggaran kegiatan di desa dan kecamatan secara terbuka, melalui peningkatan e-musrenbang dan e-budgeting yang digagas pasangan calon bupati (Cabup) dan wakil bupati (Cawabup) Bojonegoro, Soehadi Moeljono dan Mitroatin, mendapat tanggapan positif dari kalangan pengurus Rukun Tetangga (RT).

Lembaga pemerintahan terendah di tingkat desa itu menilai, program yang digagas pasangan yang dikenal dengan sebutan “Mulyo-Atine” ini akan semakin memudahkan masyarakat untuk terlibat aktif dalam pembangunan. Warga bisa terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan.

Menurut Ketua RT 1 RW 1 Desa Bangilan, Kecamatan Kapas, Masrikun, e-musrenbang ataupun e-budgeting, akan mempermudah warga dalam setiap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan yang dilaksanakan di desa. Sayangnya tidak semua warga sudah mengetahui cara online, sehingga perlu adanya pelatihan teknologi informasi (TI).

“Kalau yang mengakses anak-anak muda, LSM, atau yang lain mungkin akan bermanfaat,” katanya kepada wartawan, Rabu (30/5/2018).

Oleh karena itu, pihaknya berharap Pemkab Bojonegoro mendatang bisa menyosialisasikan cara mengakses e-musrenbangdes atau e-budgeting jika memang akan diterapkan secara online.

“Selain mendukung transparansi pembangunan desa, warga diajari cara mengaksesnya juga,” sarannya.

Selama ini dalam melakukan perencanaan pembangunan desa, masih berkutat pada perbaikan infrastuktur.

“Kadang jalan, gorong-gorong, tempat ibadah, atau bedah rumah,” ujarnya.

Sebelum melakukan musrenbangdes, masing-masing warga akan diberikan selebaran blangko untuk mengisi kebutuhan apa saja yang harus dipenuhi pemerintah desa.

“Dari selebaran itu, kemudian dimusyawarahkan dan diajukan ke desa,” tuturnya.

Tidak semua warga ikut dalam nusyawarah karena diwakili oleh beberapa orang yang dianggap sebagai tokoh setempat.

“Hasilnya seperti apa, ya akan disampaikan secara lisan oleh perwakilan tersebut,” tandasnya.

Musrenbangdes yang dilakukan selama ini selalu dilakukan secara manual. Baik penganggaran, perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan desa akan diumumkan melalui rapat.

“Kalau online selama ini sepertinya belum ada,” tandasnya.

Senada disampaikan Ketua RT 25 RW 02, Desa Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, Mohhamad Roji’un. Pemakaian sistem online seperti e-musrenbang ataupun e-budgeting, sebenarnya akan sangat membantu efektivitas pengawasan di tingkat masyarakat. Hanya saja, itu semua tergantung dari Sumber Daya Manusia (SDM), karena tidak semua masyarakat paham dan bisa mengaksesnya.

“Kedepan Pemkab harus memberikan keseimbangan antara SDM dengan sistem online yang ada. Dengan begitu, warga memiliki referensi sebagai bahan Musrenbang oleh Pemdes setiap tahunnya,” ujarnya dikonfirmasi terpisah.

Selama ini keterlibatan warga dalam pembangunan di desanya sudah maksimal. Keterlibatan itu, dimulai dari awal perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Yakni, menyebarkan blangko dari Pemerintah Desa yang kemudian diisi warga, apa saja kebutuhan yang harus diberikan.

“Meski tidak semua terpenuhi, paling tidak pemerintah desa tahu kebutuhan warganya,” tandas pensiunan PNS ini.

Setelah diajukan, maka hasilnya akan dirapatkan melalui forum atau pertemuan rutin di tingkat RT. Hal ini untuk menghindari konflik sosial ketika pengajuan warga belum tercover karena anggaran yang tidak memadai.

“Di sini ada 40 RT, jadi setiap tahunnya itu digilir. Mana yang akan diberikan, mana yang tidak,” ungkap pria yang sudah 15 tahun menjabat Ketua RT ini.

Sementara bentuk pengawasan selama ini dalam pembangunan desa, warga bisa mendatangi Balai Desa setempat dan melihatnya di banner yang dipajang Pemdes. Di situ tertera jumlah anggaran dan peruntukannya.

“Kalau secara online belum ada, masih manual,” ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Cabup Soehadi Moeljono, menyatakan,  perencanaan pembangunan, dan penganggaran kegiatan di desa dan kecamatan secara terbuka, melalui e-musrenbang dan e-budgeting ini merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang responsif, terbuka, akuntabel, dan profesional.

“Melalui akses ini tingkat partisipatif warga dalam pembangunan akan meningkat. Warga semakin mudah dan terlibat langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan agar pembangunan yang dilaksanakan bisa tepat sasaran, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Cabup yang berpasangan dengan Kader NU ini. (lis)

 

Foto: Ilustrasi

No More Posts Available.

No more pages to load.