Program Pembangunan Sistim Online Dukung Kinerja Pemdes

oleh -221 views

SUARABOJONEGORO.COM – Perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa di Bojonegoro selama ini masih dilakukan secara manual. Warga diberi blangko untuk menuliskan aspirasinya melalui masing-masing Ketua RT untuk kemudian dibahas dalam musyawarah pembangunan desa (Musrenbangdes).

Kekurangan inilah yang bakal disempurnakan oleh pasangan calon bupati (Cabup) dan wakil bupati (Cawabup) Bojonegoro, Soehadi Moeljono dan Mitroatin, untuk menyediakan partisipasi warga dalam proses perencanaan pembangunan, dan penganggaran kegiatan di desa dan kecamatan secara terbuka, melalui peningkatan e-musrenbang dan e-budgeting.

Melalui cara itu, warga akan secara mudah terlibat langsung dalam pembangunan mulai perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan.

Kepala Desa Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, Bambang Suprayitno, mengakui, jika selama ini mekanisme musrenbangdes dilakukan secara manual dari tingkat bawah atau RT.

“Kami membagikan selebaran kepada masing-masing RT untuk disebarkan ke masyarakat,” katanya kepada wartawan, Rabu (30/5/2018).

Cara itu dilakukan agar Pemdes mengetahui kebutuhan warga secara menyeluruh. Sekalipun dari semua usulan warga tidak semuanya bisa terealisasikan karena menyesuaikan anggaran.

“Kami akan mendata kebutuhan warga tersebut, kemudian dimusyawarahkan bersama,” tuturnya.

Menurutnya, dengan diberlakukannya sistem online seperti e-musrenbangdes maupun e-budgeting, akan sangat bermanfaat dan mendukung kinerja Pemdes. Warga tidak perlu repot-repot datang ke balai desa setempat hanya untuk melihat banner pengumuman atau bertanya kepada perangkat.

“Kendalanya cuma satu, kami tidak didukung dengan jaringan internetnya,” tandas Kaji Yik, sapaan akrabnya.

Jika kedepan ada program  e-musrenbangdes maupun e-budgeting, pihaknya menyarankan agar Pemkab menyiapkan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) serta fasilitasnya.

“Kalau tidak didukung dua hal itu, mungkin tidak akan berjalan maksimal,” pungkasnya.

Senada dikatakan Sekretaris Desa Bangilan, Kecamatan Kapas, Samsul Hadi. Selama ini baik perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan desa, dilakukan secara manual.

“Ya warga diberi blangko dari desa, diisi butuhnya apa saja di  masing-masing RT. Setelah itu dirapatkan,” sambungnya dikonfirmasi terpisah.

Setelah dirapatkan, pemdes akan melaksanakan pembangunan sesuai skla prioritas. Tidak semua kebutuhan warga bisa dipenuhi karena harus menyesuaikan anggaran baik dari alokasi dana desa  (ADD) maupun dana desa (DD).

“Semua pelaksanaan dan anggaran sudah ditulis di banner yang ada di balai desa. Semua orang bisa membacanya,” imbuhnya.

Menurutnya, sistem e-musrenbangdes maupun e-budgeting belum menjamin warga bisa terlibat dalam pengawasan, karena belum semua orang bisa menggunakan internet.

“Kecuali memang sudah ada pembelajaran tentang itu,” tandasnya.

Pihaknya berharap, Pemkab kedepan menyiapkan SDM dan menunjang fasilitas yang ada untuk mendukung program tersebut.

Dimintai tanggapannya, Cabup Soehadi Moeljono, menyatakan,  kedepan perencanaan pembangunan, dan penganggaran kegiatan di desa dan kecamatan akan dilaksanakan secara lebih terbuka, melalui e-musrenbang dan e-budgeting.

Menurut Pak Mul, panggilan akrabnya, akan mampu meningkatkan tata pemerintahan yang responsif, terbuka, akuntabel, dan profesional, karena partisipatif warga dalam pembangunan akan meningkat mulai perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan.

“Sistim online ini akan menjadikan pengelolaan tata pemerintahan menjadi lebih efektif, efisien dan tepat sasaran, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkas mantan Sekda yang sudah 32 tahun mengabdikan diri sebagai PNS di lingkup Pemkab Bojonegoro.(lis)

 

Foto : Ilustras