SuaraBojonegoro.com, Surabaya – Disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bahwa di dalam penyelenggara pemerintahan terdapat banyak wilayah rawan korupsi, seperti halnya pada tahap penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), pengelolahan pajak dan retribusi, pengadaan barang dan jasa, perizinan, belanja hibah, dan bantuan sosial, serta biaya perjalanan dinas. Maka dari itu harus ada transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Sehingga perlu adanya komitmen kita semua adalam memberantas korupsi, ” Terang Khofifah usai Penandatanganan Komiitmen Bersama Pemberantasan Korupsi Terintegritas di Provinsi Jawa Timur bersama KPK-RI, Kamis (28/2/19).
Perwakilan dari KPK Alexander Marwata menyampaikan bahwa kita perlu memyamakan misi dalam memberantas korupsi. Karena sejatinya korupsi merupakan tindakan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, karena korupsi tidak bisa dilakukan sendirian.
“Maka dari itu perlu adanya kerjasama semua pihak dalam menanggulangi korupsi. Sehingga pemberantasan korupsi bisa dilakukan dengan baik,” Tetangnya.
Selain itu dalam penyusunan Rancangan anggaran, sejatinya pada saat itu muncul niat untuk melakukan korupsi. Maka dari itu diharapkan pemerintah harus memguatkan niat agar tidak terjerumus ke dalam korupsi. Selain itu jadikanlah KPK sebagai sahabat yang bisa diajak sharing bukan lembaga yang ditakuti.
Hadir dalam kegiatan Rakor dan Evaluasi serta Penandatanganan Komiitmen Bersama Pemberantasan Korupsi Terintegritas di Provinsi Jawa Timur bersama KPK-RI, Bupati Bojonegoro Anna Muawanah.
Acara yang diselenggarakan di gedung Grahadi Provinsi Jawa Timur ini dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur, KPK-RI, 38 Kepala Daerah Kabupaten/Kota, Sekretaris Daerah tiap Kabupaten/Kota. (Sas/Lis)
