SuaraBojonegoro.com – Moch. Choirul Anam, S.Pd., M.A.P., anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro Dapil IV dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), menggelar reses Masa Sidang I Tahun 2025 di Aula Perguruan Muhammadiyah Kedungadem pada Senin (10/2/2025).
Kegiatan ini bertujuan untuk menampung berbagai aspirasi masyarakat, khususnya dari kalangan tenaga pendidik, pelaku usaha, dan petani. Reses ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan usulan yang nantinya akan dibahas lebih lanjut dalam sidang paripurna.
Salah satu topik utama yang mencuat dalam pertemuan ini adalah jenjang karier bagi tenaga honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Sejumlah tenaga pendidik menyampaikan keluhan terkait keterbatasan P3K dalam mendapatkan izin belajar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S-2. Mereka merasa adanya ketimpangan dibandingkan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki akses lebih luas terhadap izin belajar serta pengakuan gelar akademik untuk kenaikan golongan.
Selain itu, kesejahteraan tenaga pendidik juga menjadi perhatian. Zainal Abidin, salah satu peserta reses, menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan bagi guru, buruh, dan pelaku usaha. Ia juga mempertanyakan kelanjutan program makan bergizi gratis (MBG) yang sebelumnya sempat diwacanakan oleh pemerintah.
Perhatian juga diberikan kepada guru madrasah yang mengharapkan adanya insentif serta dana kesejahteraan yang lebih memadai. Para peserta berharap program kesejahteraan yang telah berjalan dapat terus dilanjutkan dan ditingkatkan.
Menanggapi berbagai aspirasi yang disampaikan, Moch. Choirul Anam, S.Pd., M.A.P., menyatakan bahwa seluruh usulan akan dibawa ke dalam pembahasan di tingkat legislatif. “Kami akan mengkaji dan memperjuangkan aspirasi ini agar dapat diwujudkan dalam kebijakan yang berpihak kepada masyarakat,” ujarnya.
Turut hadir dalam kegiatan ini Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Bojonegoro, Lasuri, S.H., M.H. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa reses menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk menyampaikan harapan dan keluhan secara langsung kepada wakil rakyat.
“Dengan adanya komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan kebijakan yang dihasilkan dapat lebih tepat sasaran dan bermanfaat bagi banyak pihak,” pungkasnya. (Red/Lis)
