SuaraBojonegoro.com – Menjelang penyelanggaraan Pemilukada (Pemilihan kepala Daerah) Kabupaten Bojonegoro yang dilaksanakan pada tanggal 24 Nopember 2024 mendatang, Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro ini, Doni Bayu Setiawan meminta kepada Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Kabupaten Bojonegoro harus bisa tegas dan jelas dalam Melakukan pengawasan.
Doni mengatakan bahwa Dalam gelaran tahapan Pilkada ini, Bawaslu Kabupaten mestinya bisa lebih jeli dan efektif dalam melakukan pengawasan, meskipun pembentukan Panwascam masih dalam proses.
“Hal itu seharusnya tidak menjadi alibi bagi Bawaslukab untuk tidak tahu menahu masalah pelanggaran di lapangan,” ujar Doni Bayu Setiawan kepada awak media ini melalui akun Wathsappnya, Sabtu (11/5/2024).
Sebab, masih kata pria yang juga anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bojonegoro ini, bahwa dalam pelaksnaaan tahapan Pemilu apalagi Pemilukada, tikungan paling kritis dan sering terjadinya pelanggaran pastinya mobilisasi dukungan oleh ASN, aparat, maupun instansi pemerintah lainnya.
“Misalnya yang sedang viral saat ini, adalah adanya screenshot mobilisasi dukungan dari oknum Kemenag untuk pencalonan independen. yaitu dengan meminta kepala RA untuk membantu mencarikan dukungan KTP dari guru guru di lembaganya,” Papar Doni.
Belum lagi yang juga sedang Viral seorang Oknum Guru ASN di Kecamatan Kanor juga mengumpulkan dukungan terhadap salah satu calon Independen dan menjadi konsumsi Publik.
Doni mengatakan bahwa seharusnya hal ini menjadi perhatian serius dari Bawaslukab. Sehingga ketika baru muncul beberapa kasus masih dibiarkan saja. Karena nanti pasti akan menjadi bola salju yg terus menggelinding dan manjadi masalah besar.
“Tentu saja kejadian seperti ini mencederai semangat demokrasi itu sendiri. ASN di lingkungan Pemkab, Kepala RA, madrasah dan guru-gurunya akan terlibat politik praktis yang diduga dilakukan oleh pimpinan kemenag dan dibiarkan oleh Bawaslukab. Nantinya kasihan mereka, sbb ASN itu akan menjadi korban politik dari langkah pimpinannya,” Tandasnya.
Sehingga Doni menegaskan, Bawaslu harus segera bertindak secara lebih kongkret demi pelaksanaan tahapan pilkada yang sejuk dan demokratis. (Red/Lis)
