SuaraBojonegoro.com — Bertempat di di Pendapa Malowopati Pemkab Bojonegoro, Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Timur bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Badan Pusat Statistik(BPS) bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro menyelenggarakan kegiatan Public Sector Leaders Forum On East Java Economic Prospect 2024 yang ke-2 di Pendopo Kabupaten Bojonegoro dengan mengambil tema membedah Arah, Potensi, dan Peran Ekonomi Bojonegoro dalam Perekonomian Jawa Timur menuju Indonesia Emas 2045, Selasa (07/05/2024).
Hadir dalam kegiatan ini Sigit Danang Joyo Kepala Kantor Wilayah Direktorat Pajak Jawa Timur I Selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Timur, Staf Khusus Kementerian Keuangan Bidang Perumusan Kebijakan Fiscal Regional Prof. Candra Fajri Ananda, S.E., M.Sc., Bank Indonesia Perwakilan Jawa Timur diwakili oleh M. Nur Nugroho (Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Perwakilan Jawa Timur), Dedy Patria (Direktur Kemitraan Daerah OJK Jawa Timur), dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur Dr.Ir. Zulkipli, M.Si.
Pejabat Kementerian Keuangan lainnya yang hadir antara lain Agustin Vita Avantin Kepala Kantor Wilayah Direktorat Pajak Jawa Timur II, Tri Bowo (Kepala Kantor Wilayah Direktorat Pajak Jawa Timur III) Untung Basuki (Ka Kanwil DJBC Jawa Timur I), Agus Sudarmadi (Ka Kanwil DJBC Jawa Timur II), Taukhid (Ka Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur), Dudung Rudi Hendratna (Ka. Kanwil DJKN Jawa Timur), Piotun (Ketua Tim Sekretariat Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Timur), serta dari jajaran para pejabat eselon III lainnya.
Peserta lain yang hadir adalah dari Perbankan di Wilayah Bojonegoro Regional oleh para CEO Himbara Jatim termasuk Bank Jatim, serta dari Civitas Akademika Prof. Rudi Purwono (Local Expert Kemenkeu Jawa Timur) dari FEB Universita Airlangga.
Kemudian Penjabat (Pj) Bupati Bojonegoro, Adriyanto, Sekretaris Daerah (Sekda) Nurul Azizah beserta jajaran, serta diikuti oleh para pejabat BUMD, organisasi perangkat desa, sejumlah kepala desa, dan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) setempat.
Sigit Danang Joyo menjelaskan tentang latar belakang dari kegiatan ini yang digagas sejak 27 Maret 2024 di Surabaya dan berlanjut di Bojonegoro ini sebagai piloting, dan akan berlanjut di Jember bulan Juni, di Malang bulan Agustus, dan diakhiri dengan kegiatan Simposium di Surabaya yang akan dilaksanakan bulan November 2024. Latar belakang kegiatan ini adalah pemberian asistensi pemerintah pusat kepada pemda yang telah diberikan dana banyak sekali agar perkembangan penggunaannya serta pengelolaan dana yang berasal dari APBN tersebut sesuai dan tepat.
Kementerian Keuangan turun dengan OJK, BI, BPS dalam forum ini. Turun di Bojonegoro ini untuk bertukar gagasan, apa-apa yang sudah dilakukan di Bojonegoro – untuk mencapai ekonomi kondusif agar pembangunan bojonegoro berkembang sesuai dengan harapan
Staf Khusus Kementerian Keuangan Bidang Perumusan Kebijakan Fiscal Regional Prof. Candra Fajri Ananda, S.E., M.Sc. menjelaskan tentang Potensi Eskalasi Tensi Geopolitik yang dapat memicu lonjakan harga komoditas, gejolak pasar keuangan dan memperburuk disrupsi rantai pasok global. Kemudian menjelaskan pula tentang potensi dampak ekonomi konflik dll terkait isu global yang mempengaruhi ekonomi domestik dan pelaksanaan APBN sehingga perlu upaya antisipasi dan mitigasi.
Kakanwil DJP Jawa Timur II Agustin Vita Avantin, menyampaikan penjelasan tentang pentingnya pemahaman pajak daerah dan pajak pusat terlebih setelah adanya Undang-undang Hubungan Keuangan Pusat Dan Daerah (HKPD), kemudian menjelaskan terkait cakupan wilayah bojonegoro dengan jumlah para Account Representative (AR) yang melakukan pengawasan Wajib Pajak, yang terbagi AR WP strategis yang mengawasi 600 WP dengan jumlah AR 6 dan kewilayahan 289.141 WP dengan jumlah AR 24 orang, selanjutnya menjelaskan terkait demografi potensi perpajakan di wilayah bojonegoro.
Vita selaku Kepala Kanwil DJP Jawa Timur II yang wilayahnya termasuk Kabupaten Bojonegoro menjelaskan terkait peran penerimaan pajak yang berkontribusi ke APBD Bojonegoro salah satunya penerimaan DBH dari PPh Pasal 21, PBB Migas, serta pajak lainnya. Menjelaskan peningkatan kerjasama dengan pihak Pemda melalui PKS OP4D, salah satunya menyediakan jasa Penilai untuk membantu pemungutan PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan.
“Berharap kerja sama ini dapat lebih meningkat lagi di masa yang akan datang untuk bisa optimalisasi pemanfaatan data. Pada pertemuan ini Vita juga mohon dukungan dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro agar tunggakan pajak khususnya PBB dari sektor P5L dapat segera dilunasi Wajib Pajak karena akan berkontribusi ke Dana Bagi Hasil kepada Kabupaten Bojonegoro,” tuturnya.
Sigit Danang Joyo dalam sesi wawancara juga menjelaskan tentang Bojonegoro sendiri yang setelah dibedah, menurutnya cukup bagus perekonomiannya. “Sebagai salah satu lumbung pangan di Jatim, Bojonegoro sangat potensial didukung beberapa waduk. Serta postur APBD per tahun Rp5,8 triliun hingga Rp8,7 triliun,” ungkap Danang.
“Kekuatan pendanaan terbesar di Jatim itu adalah di Bojonegoro, dengan jumlah debitur KUR mencapai populasi 1,35 juta jiwa, jadi banyak pertimbangan memilih Bojonegoro menjadi tempat perdana atau piloting yang diharapkan hasilnya cukup berarti sehingga bisa diterapkan di tempat lain,” terangnya.
Sementara Pj Bupati Bojonegoro, Adriyanto mengatakan, bahwa kegiatan yang dihelat dengan para pihak terkait merupakan upaya bersama dalam merumuskan kebijakan yang terbaik dan bisa diambil untuk membangun perekonomian Bojonegoro ke depan sekaligus mendukung ekonomi Jatim.
“Tadi ada beberapa hal yang besar saya kira nanti perlu kita tindak lanjuti, pertama adalah bagaimana memperkuat pondasi yang menjadi sektor potensial untuk Bojonegoro,” katanya dalam wawancara cegat di sela acara.
Lalu yang ke dua ialah perihal memberikan dukungan untuk sektor potensial itu termasuk dukungan dari perbankkan, dan juga dukungan dari pemerintah pusat lewat dana transfer.
Terkait anggaran transfer itu, perlu diperhatikan adalah terutama dalam menggunakan anggaran tersebut secara baik. Termasuk belanja-belanja kementerian lembaga yang ada di Bojonegoro maupun di Jawa Timur bisa disinergikan dengan program pemkab setempat.
“Sehingga nanti semua belanja tersebut disampaikan APBD bisa lebih efektif dan lebih baik hasilnya untuk masyarakat kita,” ujar pejabat asal Palembang, Sumatera Selatan.
Taukhid, Ka Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur, menjelaskan pandangan ekonomi Bojonegoro untuk ke depan yang lebih baik, dengan visi Bojongeoro Sentra Agroindustri Dan Energi Negeri, Maju, Sejahtera Berdaya Saing Dan Berkelanjutan.. PAD Kab Bojonegoro relatif mengalami pertumbuhan dalam 5 tahun terakhir namun peningkatan jumlah TKD juga cukup signifikan sehingga menempatkan Kab Bojonegoro dalam tingkat rasio kemandirian rendah.Terdapat trend kenaikan SiLPA yang membutuhkan perhatian khususnya terkait rencana penggunaannya pada tahun anggaran berjalan maupun berikutnya. Di akhir Taukhid menjelaskan tentang postur keuangan APBD Kabupaten Bojonegoro, diawali dari alokasi belanja negara di Jawa Timur Tahun 2024 termasuk penyaluran dari Alokasi Transfer Ke Daerah (TKD), Dana Bagi Hasil (DBH) serta kinerja dari penyaluran ini ke Kabupaten Bojonegoro.
Paparan dari Kepala BPS Provinsi Jatim, Dr. Ir. Zulkipli M.Si yang membedah struktur ekonomi Kabupaten Bojonegoro dari berbagai sektor.
Kemudian ihwal intermediasi perbankan Jatim dan Bojonegoro dipaparkan oleh OJK melalui Direktur Pengawasan Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Perlindungan Konsumen dan Layanan Manajemen Strategis, Dedy Patria.
Paparan yang lain adalah dari Kepala Kanwil Dirjen Bea dan Cukai Jawa Timur, Kepala Kanwil Dirjen Kekayaan Negara Jawa Timur, Himbara Jawa Timur dan diakhiri oleh Local Expert Kemenkeu Jawa Timur dari civitas Akademika Prof. Rudi Purwono FEB Universitas Airlangga.
Sebelum acara ditutup dilakukan diskusi dengan para peserta yang hadir termasuk perwakilan dari kelompok tani dan pengusaha. Acara ditutup oleh Pj. Bupati Adriyanto dengan memberikan penekanan semoga ke depan Kabupaten Bojonegoro bisa mengantisipasi dan memitigasi perkembangan perekonomiannya setelah Migas tidak lagi berperan dan berkontribusi dengan mengembangkan sektor lain yang menjadi andalan ekonomi. (Red/Lis)
