Reporter : Bima Rahmat
SuaraBojonegoro.com – Ketua Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Samudi dan Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Sudawam, kompak kawal Rapat Banggar pembahasan anggaran P-APBD tahun 2023. Selasa (19/09/23).
Ketua AKD Kabupaten Bojonegoro Sudawam menuturkan jika pihaknya akan menginstruksikan kepada seluruh kepala desa untuk mengawal tuntutan kepala desa. Bahkan dengan tegas jika pihaknya akan mengerahkan seluruh kepala desa untuk turun kejalan jika lima poin tuntutan kepala desa tidak direalisasikan.
“Kurang salur dari 12,5 persen yang seharusnya diterima oleh desa, kami meminta segera di P-APBD 2023 ini segera direalisasikan,” katanya.
Untuk Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) di P-APBD tahun 2023 ini untuk dibagi rata sesuai proposional yang ada yakni di 419 desa. Selanjutnya adalah untuk pencairan ADD dan DD tidak dikaitkan dengan belum lunasnya Pajak bumi dan bangunan.
“Bahwa ditahun 2024 kami kepala desa menginginkan untuk penambahan DBH yang minimal 12,5 persen menjadi 20 persen. Sehingga seluruhnya masuk di APBDes kita di tahun 2024,” ujarnya.
Untuk mobil siaga, lanjutnya, bagi 36 desa yang belum mendapatkan hibah harus segera mendapatkan mobil siaga tersebut. Dalam hal ini dirinya menegaskan jika mobil siaga dapat dianggaran baik di P-APBD tahun ini atau di anggaran induk 2024.
“Kami akan mengawal mulai malam ini sampai besok,” tegasnya.
Sementara itu Ketua Papdesi, Kabupaten Bojonegoro, menegaskan jika tuntutan kepala desa tidak direalisasi maka kepala desa akan memberikan cek atau jaminan kepada DPRD Kabupaten Bojonegoro, untuk tidak perlu ada Paripurna.
“KUA PPAS ini kan baru dibahas 30 persen, kenapa dipaksakan paripurna ?. Kalau tidak ada kesepakatan ya lebih baik tidak perlu ada Paripurna,” pungkasnya. (Bim/red).
