Reporter : Bima Rahmat
SuaraBojonegoro.com – Tidak cairnya Alokasi Dana Desa (ADD) tahap II disejumlah desa di Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro dikhawatirkan akan mempengaruhi pelayanan ditingkat desa. Sabtu (05/11/22).
Hal ini disampaikan Edi Sampurno, selaku Kepala Desa Campurejo, Kecamatan Bojonegoro. Selain perangkat desa yang selama lima bulan tidak menerima gaji tidak cairnya ADD tersebut berdampak pada tidak dapat dilakukannya perubahan APBDes.
“Kita tidak bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat berkaitan dengan semua belanja kebutuhan dalam pelaksanaan itu juga tertuang dalam anggaran tersebut,” katanya.
Dan lebih parahnya lagi, lanjutnya, sistem keuangan yang menggunakan sistem keuangan desa (siskeudes) sehingga jika tidak adanya kepastian ADD maka sistem siskeudes tidak dapat berproses.
“Itu akan menghambat kita untuk melaporkan kegiatan kita di pemerintah desa,” ujarnya.
Kepada suarabojonegoro.com, Edi Sampurno, mengaku bangga dengan APBD Bojonegoro yang mencapai 7 triliun dengan pembangunan yang masif.
“Sampai-sampai negara hadir berkaitan dengan kenaikan BBM ini. Membantu masyarakat agar tidak terjebak dalam kemiskinan, kemiskinan dibantulah BLT. Lah kita, justru hak kita dipangkas tidak digaji, tidak diberikan ini akan menciptakan kemiskinan baru,” ucapnya.
Dalam kesempatan ini Edi Sampurno, menyindir Pemkab Bojonegoro yang lebih mementingkan daerah lain dengan memberikan hibah kepada Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Blora dengan nilai miliaran.
“Lah ini yang nggak fair,” pungkasnya. (Bim/red).
