SuaraBojonegoro.com – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mengintensifkan upaya penguatan tata kelola keuangan desa melalui Sosialisasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, Kamis (30/10/2025).
Acara yang dipusatkan di Hotel Eastern, Jalan Veteran Bojonegoro, ini bertujuan memastikan para kepala desa mengelola Dana Desa (DD) secara tertib, transparan, dan sesuai perencanaan, mengingat pentingnya DD sebagai motor pembangunan dan pengentasan kemiskinan di tingkat bawah.
Kolaborasi Lintas Lembaga
Sosialisasi ini dihadiri oleh Jajaran penting Pemkab Bojonegoro turut hadir, termasuk Bupati Setyo Wahono, Wakil Bupati Nurul Azizah, dan Sekretaris Daerah Edi Susanto, juga Anggota Komisi XI DPR RI, Anna Mu’awanah, serta Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin sebagai narasumber utama. Peserta kegiatan melibatkan seluruh Inspektur, Kepala BPKAD, camat, lurah, dan kepala desa se-Kabupaten Bojonegoro.
Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, dalam sambutannya menekankan pentingnya disiplin anggaran. Ia mengungkapkan alokasi DD di Bojonegoro memiliki fokus yang jelas.
”Saat ini Dana Desa 20 persen rata-rata dipergunakan dalam rangka untuk program pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan, yaitu berupa Gayatri,” kata Wabup Nurul Azizah.
Gayatri, yang merupakan akronim dari Gerakan Beternak Ayam Petelur Mandiri, adalah program unggulan yang ditujukan bagi seluruh keluarga miskin. Wabup berpesan agar pelaksanaannya senantiasa disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
Edukasi dan Pencegahan Penyalahgunaan Dana Desa
Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, memaparkan materi secara komprehensif, mencakup tata kelola hingga upaya pencegahan penyalahgunaan Dana Desa. Strategi pencegahan yang disoroti meliputi peningkatan transparansi anggaran, penguatan pengawasan, pendidikan dan sosialisasi, hingga penegakan hukum.
”Sosialisasi dan pendidikan merupakan salah satu bagian dari (tugas) kami mengedukasi, sehingga bapak/ibu lebih hati-hati dalam menjalankan tugasnya,” tegas Yuan, menyoroti peran proaktif BPK dalam membina akuntabilitas.
Sesi diskusi dan tanya jawab berjalan dinamis, melibatkan Kepala Desa hingga Inspektur Teguh Prihandono yang menjelaskan peran terbatas Inspektorat dalam audit dana APBD.
Akuntabilitas Jadi “Napas” Pengelola DD
Di akhir acara, Bupati Setyo Wahono yang turut bergabung dalam sesi diskusi, menyampaikan apresiasi mendalam kepada BPK RI dan Anggota DPR RI Anna Muawanah atas kontribusi mereka terhadap tata kelola dan pembangunan daerah.
Bupati juga memberikan peringatan keras terkait tantangan fiskal ke depan.
”Harapan saya, akuntabilitas ini menjadi budaya dan napas bapak/ibu sekalian dalam hal pengelolaan Dana Desa. Apalagi tahun depan DBH kita berkurang 50 persen. Berkurang Rp1,2 triliun,” tutupnya, menekankan pentingnya pengelolaan DD yang efisien dan akuntabel di tengah keterbatasan anggaran daerah. (Sas*)
