Reporter : Waluyo Wahyu Utomo
SuaraBojonegoro.com – Kebijakan efisiensi anggaran pada 2026 berdampak pada dukungan biaya komunikasi bagi Tim Pendamping Keluarga (TPK) di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bojonegoro. Jumat (14/08/2026).
Jika pada 2025 setiap anggota TPK mendapatkan dukungan pulsa sebesar Rp100.000 per bulan, pada 2026 nominal tersebut turun menjadi Rp50.000 per bulan. Dengan jumlah TPK sebanyak 3.006 orang, anggaran komunikasi yang sebelumnya sekitar Rp3 miliar kini menjadi sekitar Rp1,5 miliar.
Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan, dan Kesejahteraan Keluarga (KBKS) DP3AKB Kabupaten Bojonegoro, dr. Fitri Munira Pitaloka, M.Kes., mengatakan, pemberian dukungan komunikasi tersebut bersumber dari Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) dari pemerintah pusat. Menurutnya, besaran dukungan pulsa pada 2026 telah disesuaikan dengan petunjuk teknis (juknis) dan kebijakan efisiensi anggaran.
“Untuk belanja tersebut berasal dari anggaran BOKB dari pusat. Sesuai dengan juknis tahun ini, kami memberikan pulsa Rp50.000 setiap bulan untuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) sejumlah 3.006 orang karena ada efisiensi,” ujar dr. Fitri, Jumat (14/8/2026).
Meski dukungan biaya komunikasi mengalami penurunan, DP3AKB berharap TPK tetap menjalankan tugas pendampingan secara optimal. TPK memiliki peran dalam mendukung program pemerintah, termasuk upaya menurunkan angka stunting di Kabupaten Bojonegoro.
Selain itu, TPK diharapkan tetap berkomitmen mendukung pelaksanaan program makanan bergizi gratis bagi sasaran B3, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD.
“Diharapkan TPK dapat meningkatkan perannya dalam menyukseskan program prioritas pemerintah, salah satunya dalam rangka penurunan angka stunting. Kabupaten Bojonegoro mendapatkan penghargaan atas komitmen dalam pelaksanaan program makanan bergizi gratis untuk sasaran B3, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD,” pungkasnya. (Red/Why)
