SuaraBojonegoro.com – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus mematangkan langkah untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang presisi dan tepat sasaran. Komitmen ini ditunjukkan langsung oleh jajaran top eksekutif Pemkab Bojonegoro saat menghadiri Interview Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2026 bersama Tim Penilai Badan Pusat Statistik (BPS) di Ruang Setyowati, Gedung Pemkab Bojonegoro, Selasa (14/7/2026).
Momen krusial ini dipimpin langsung oleh Bupati Bojonegoro Setyo Wahono bersama Wakil Bupati Nurul Azizah. Turut mendampingi jajaran strategis dari BPS Kabupaten Bojonegoro, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dinpora), serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Sebagai bagian dari evaluasi nasional, interview EPSS ini memegang peranan penting. Bukan sekadar mengejar angka formalitas, ajang ini menjadi tolak ukur tingkat kematangan tata kelola statistik di daerah sekaligus akselerator implementasi program nasional Satu Data Indonesia.
Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, menegaskan bahwa era insting dalam menentukan kebijakan sudah lewat. Saat ini, data valid adalah kompas utama dalam menyusun kebijakan publik. Menurutnya, setiap program pembangunan harus didukung oleh data yang berkualitas, akuntabel, dan transparan bagi publik.
“Kami mengapresiasi pelaksanaan EPSS ini. Bagi kami, ini bukan sekadar pemenuhan indikator penilaian, melainkan potret sekaligus sarana evaluasi sejauh mana tata kelola statistik sektoral yang kita bangun bersama telah berjalan,” ujar Setyo Wahono.
Ia menambahkan, Pemkab Bojonegoro saat ini fokus pada empat pilar penguatan diantaranya adalah Penguatan tata kelola data secara sistemik, Peningkatan kapasitas SDM pengelola data, Pengembangan sistem informasi terintegrasi agar tidak ada ego sektoral, dan Kolaborasi lintas Perangkat Daerah sebagai produsen data.
Setyo Wahono juga menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk disiplin menerapkan standar metadata dan interoperabilitas (kemampuan sistem untuk saling terhubung). Hal ini krusial agar efisiensi anggaran tercapai dan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
Senada dengan Bupati, Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah memaparkan bahwa keseriusan Pemkab Bojonegoro bukan sekadar jargon. Komitmen ini telah dipayungi oleh regulasi yang kuat, di antaranya Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Satu Data Kabupaten Bojonegoro, serta Keputusan Bupati Nomor 188/147/412.013/2023 terkait Tim Penilai Internal EPSS.
“Selain dasar hukum yang kokoh, pemerintah daerah juga memberikan dukungan pembiayaan yang konkret. Ini bentuk keseriusan kami untuk memastikan kualitas data sektoral Bojonegoro terus meningkat dari tahun ke tahun,” tegas Nurul Azizah.
Langkah terbuka dan responsif Pemkab Bojonegoro ini mendapat acungan jempol dari Tim Penilai Badan (BPS), Ganes Diatama Musyafi. Ia memuji komitmen dan keterbukaan seluruh perangkat daerah selama proses evaluasi berlangsung.
“Kami menyampaikan apresiasi yang tinggi atas keterbukaan Pemkab Bojonegoro. Semoga diskusi dan evaluasi hari ini semakin memperkuat tata kelola statistik sektoral. Dengan begitu, data yang dihasilkan Bojonegoro kian akurat, mutakhir, terpadu, dan menjadi modal kuat dalam melahirkan kebijakan pembangunan yang hebat,” pungkas Ganes. (Red)
