Reporter : Sasmito
SuaraBojonegoro.com – Pengadaan Mobil Dinas Pimpinan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Bojonegoro yang menelan biaya Rp.2.6 Miliar yang berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kabupaten Bojonegoro tahun 2025, menjadi sorotan publik, karena diduga bertentangan dengan adanya efisiensi belanja negara yang sedang didorong oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Bahkan mencuat melalui beberapa media bahwa Pengadaan mobil Dinas tersebut bagian dari efesiensi karena alasan perawatan tinggi, dan mobil dinas tersebut untuk kegiatan pimpinan DPRD agar tidak menganggu kinerja, serta Pengadaan kendaraan dinas ini adalah investasi jangka panjang demi menjamin kelancaran tugas kelembagaan.
Meski kepada Media Salah satu Wakil Ketua DPRD Bojonegoro Sahudi mengatakan bahwa semua proses pengadaan mobil dinas tersebut transparan, serta sesuai aturan, dan tidak mengganggu prioritas belanja publik lainnya seperti pendidikan dan Kesehatan, namun jika dibandingkan dengan rangking paling bawah soal pertumbuhan ekonomi di Bojonegoro paling bawah se Jawa Timur pada tahun 2024, diduga akan menjadi polemik dikalangan masyarakat.
“Biaya perawatan juga menjadi pertimbangan penting. Menurut DPRD, mobil lama memerlukan biaya pemeliharaan yang tinggi dan berisiko mengalami mogok di tengah perjalanan, yang berpotensi mengganggu agenda penting dan pelayanan publik,” terang Sahudi kepada Awak Media.
Adapun jenis kendaraan, bahwa pengadaan Mobil Dinas tersebut adalah jenis mobil Innova Zenix dengan kapasitas 2200 cc untuk wakil ketua dan 2500 cc untuk ketua, namun saat beberapa awak media memastikan terkait komentarnya soal membeli mobil dinas baru lebih efesien dari perawatan, Sahudi saat dikonfirmasi melalui akun telepon wathsappnya mengatakan masih rapat. “Saya masih rapat di DPR RI,” Ujarnya singkat, Rabu (23/7/2025).
Sementara itu, dari paparan Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur, bahwa hasil dari BPS (Badan Pusat Statistik) dikatakan saat paparan diacara Musrenbang Provinsi Jawa Timur Bojonegoro memiliki pertumbuhan ekonomi di rangking paling rendah Se Provinsi Jawa Timur pada tahun 2024.
Hal ini sangat bertolak belakang dengan kebutuhan Pengadaan Mobil Dinas yang menjadi perhatian publik dengan alasan efesiensi karena perawatan mobil dinas lama lebih tinggi.
Sementara itu, Ketua DPRD Bojonegoro Abdullah Umar belum dak memberikan jawaban ketika dikonfirmasi melalui akun Wathsappnya.
Dari data yang dihimpun media ini, untuk biaya perawatan dan pemeliharaan Mobil Dinas DPRD tahun 2022 melalui sirup LKPP sebesar RP.242 jutaan, tahun 2023 sebesar Rp.221 jutaan, dan tahun 2024 sebesar Rp.572 jutaan, kemudian pada tahun 2025 yang menganggarkan mobil dinas baru, biaya perawatan justru melesat menjadi Rp.660 jutaan. (Sas/Red)
