Reporter : Sasmito Anggoro
SuaraBojonegoro.com – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menunjukkan keseriusan dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Kapasitas Sosial Ekonomi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) melalui Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial Ekonomi (PPSE) menuju Graduasi Mandiri.
Acara penting ini diadakan di Partnership Room Lantai 4 Gedung Pemkab Bojonegoro, dihadiri oleh sejumlah Kepala Dinas terkait, 11 Camat, serta puluhan pendamping PKH, Senin (10/11/2025).
Dalam sambutannya, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menekankan bahwa data menjadi alat kunci dalam penanganan kemiskinan. Dia menyoroti peningkatan jumlah penerima manfaat dari 56 ribu menjadi 59 ribu dan mengaitkannya dengan pola pikir sebagian masyarakat yang cenderung bergantung pada bantuan.
Hal ini menjadi mainset tidak akan menerima pemberian dan semua pingin diberi bantuan, Untuk mengatasi hal ini, Bupati mewacanakan penulisan status “Keluarga Miskin” di rumah penerima manfaat dan bantuan.
“Kita harus memiliki data jumlah warga miskin yang jelas dan siapa siapa yang warga pra sejahtera yang masih menerima bantuan langsung Tunai atau bantuan PKH, karena data ini akan bisa memastikan berapa jumlah warga miskin dan warga yang harus layak menerima bantuan,” Papar Setyo Wahono.
Di Bojonegoro sendiri banyak warga yang menerima bantuan baik bantuan untuk keluarga miskin maupun bantuan peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi masih banyak masyarakat yang terdata miskin namun mereka sudah sejahtera dan masih menerima bantuan kemiskinan.
Hal ini diharapkan pemkab Bojonegoro melalui dinas Sosial harus melakukan sikap tegas dengan menandai warga miskin penerima bantuan, dengan cara memberikan tulisan atau stiker pada rumah warga penerima bantuan bagi warga miskin.
Dan jika warga tersebut menolak dan melepas tanda tersebut, seharusnya sudah tidak berhak menerima bantuan lagi, karena hal ini dengan banyaknya data bantuan kemiskinan juga akan dapat menunjukkan jumlah warga miskin dan hal itu juga dapat menjadi rujukan data jumlah warga miskin di Bojonegoro.
Dalam acara rapat tersebut, Bupati Bojonegoro juga meminta pendapat dari kepala Dinas Sosial Bojonegoro Agus Susetyo Hardianto tentang bagaimana jika hal tersebut dilakukan yaitu penempelan stiker sebagai tanda warga miskin penerima bantuan. Karena masih dimungkinkan warga yang sudah sejahtera masih ada yang mendapatkan bantuan langsung baik dari BLT maupun PKH.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Bojonegoro ketika dikonfirmasi melalui sambungan telepon mengatakan bahwa soal kemiskinan di Bojonegoro mengalami penurunan setelah menerima manfaat program dari pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
Akan tetapi soal penerima bantuan langsung hal ini menjadi fenomena antara warga sejahtera dan pra sejahtera, sehingga pendataan harus dilakukan dengan keseriusan dan langkah tegas. “Dengan data yang jelas dilapangan tentu akan menjadi acuan pasti terkait jumlah kemiskinan di Bojonegoro,” terangnya.
Dengan tanda yang harus dipasang di keluarga penerima bantuan kemiskinan, akan menjadi masukan dan alternatif untuk menentukan warga miskin dan warga sejahtera.
“Pemasangan stiker atau tanda tersebut akan menjadi solusi alternatif kedepannya, namun kita belum bisa melakukan secara langsung dan akan melalui berbagai tahapan pembahasan,” Kata Agus.
Badan Pusat Statistik (BPS) memaparkan kondisi kemiskinan Bojonegoro tahun 2025, yang menempatkan sektor pertanian (Buruh Tani) sebagai penyumbang angka kemiskinan terbesar.
Data Mikro (untuk bantuan langsung) dan Data Makro (untuk program pengangkatan ekonomi) harus beriringan.
BPS menegaskan perannya dalam menetapkan sinkronisasi dan pemutakhiran data untuk kebijakan, namun menegaskan bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSEN) hanyalah data seluruh penduduk sesuai kondisi lapangan, bukan penentu kemiskinan. (Sas*)
