SuaraBojonegoro.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro terus memperkuat kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Langkah tersebut ditandai dengan dimulainya Survei Lapangan (Luring) RSUD Sumberrejo oleh Tim Surveyor Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna (LARS DHP), Selasa (6/10/2026).
Pembukaan survei secara resmi dilakukan oleh Bupati Bojonegoro Setyo Wahono di RSUD Sumberrejo. Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD Sumberrejo, Dewan Pengawas, serta seluruh civitas hospitalia.
Survei lapangan ini menjadi tahapan penting dalam rangkaian evaluasi mutu pelayanan rumah sakit. Sebelumnya, proses akreditasi telah diawali dengan penelusuran dokumen secara daring.
Pada survei lapangan kali ini, tim surveyor dipimpin dr. Fendy, Sp.KJ, bersama dr. Fatkhur Ruli Malik.
Dalam sambutannya, Bupati Setyo Wahono menegaskan bahwa Pemkab Bojonegoro ingin membawa transformasi mendasar pada sektor kesehatan daerah. Menurutnya, pelayanan kesehatan tidak boleh hanya dipandang sebagai pemenuhan kewajiban dasar pemerintah, tetapi harus menjadi salah satu pilar utama kemandirian daerah sekaligus penggerak ekonomi sosial.
Bupati juga menyampaikan cita-cita menjadikan RSUD Sumberrejo dan rumah sakit daerah lainnya di Bojonegoro sebagai center of excellence atau pusat keunggulan, sekaligus menjadi pusat rujukan unggulan regional yang mampu menarik pasien dari berbagai wilayah sekitar.
“Seperti Tuban, Ngawi, Blora, Rembang, hingga Grobogan,” ujarnya.
Secara khusus, Bupati Setyo Wahono berharap fasilitas kesehatan di Bojonegoro dapat berkembang menjadi rumah sakit yang humanis dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Saya ingin bahwa rumah sakit Bojonegoro itu menjadi rumah sakit yang modern, yang humble, yang ramah. Ramah terhadap semua golongan; ramah disabilitas, ramah anak, ramah bagi para dokter, bagi para karyawan, bagi para perawat, juga ramah bagi para pengunjung dan pasien,” kata Setyo Wahono.
Akreditasi Bukan Sekadar Formalitas
Bupati menegaskan, proses akreditasi yang dilakukan bersama LARS DHP bukan sekadar rutinitas administratif maupun pemenuhan formalitas.
Menurutnya, akreditasi harus menjadi instrumen evaluasi yang jujur untuk membangun budaya keselamatan pasien sekaligus mendorong peningkatan standar pelayanan secara berkelanjutan.
“Kami minta tolong bahwa akreditasi ini tidak hanya sekadar formalitas, tetapi ini menjadi salah satu spirit kami dalam rangka memberikan pelayanan yang baik kepada pasien. Pondasi ini menjadi dasar kami untuk growing yang lebih baik,” tegasnya.
Untuk mendukung visi tersebut, Pemkab Bojonegoro juga telah menyiapkan sejumlah langkah konkret dalam pengembangan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) rumah sakit.
Di antaranya melalui perluasan lahan, pembebasan lahan untuk perluasan RSUD Sumberrejo seluas kurang lebih 4.000 meter persegi, serta penguatan kapasitas SDM.
Pemkab Bojonegoro optimistis pelaksanaan survei akreditasi ini akan semakin memperkuat RSUD Sumberrejo dalam memberikan pelayanan kesehatan yang paripurna, bermutu, tinggi, dan berorientasi pada keselamatan pasien.
Upaya tersebut diharapkan mampu mewujudkan pelayanan kesehatan yang semakin sehat, bahagia, makmur, dan membanggakan bagi masyarakat Bojonegoro. (Red)
