SuaraBojonegoro.com – Indonesian Association for Public Administration (IAPA) Jawa Timur (Jatim), Forum Dekan FISIP Jatim, dan FISIP Universitas Bojonegoro (Unigoro) menggelar seminar nasional di Hall Suyitno Unigoro, pada Jumat (21/6/24). Seminar yang mengusung tema Kepemimpinan Kepala Daerah dan Tata Kelola Sumber Daya Lokal ini menghadirkan narasumber dari elemen eksekutif, legislatif, dan akademisi.
Dosen FISIP Unigoro, Mustaana, S.Sos., M.Si., memoderatori seminar yang diikuti oleh mahasiswa maupun akademisi FISIP dan FIA se Jatim. Ada tiga narasumber yang memaparkan pandangan masing-masing terhadap kepemimpinan daerah. Yakni Dr. H. Rasiyo, M.Si., selaku anggota DPRD Provinsi Jatim; Drs. Kusnadaka Tjatur Prasetijo, selaku Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Bojonegoro; serta Prof. Dr. Mas Roro Lilik Ekowati, MS., selaku Guru Besar Universitas Hang Tuah Surabaya.
Menurut Rasiyo, ada empat kriteria kepala daerah yang layak untuk dicalonkan. Pertama, pro terhadap pembangunan ekonomi. Kedua, berupaya mengentaskan dan menurunkan angka kemiskinan di daerah. Ketiga, memperbanyak penyerapan tenaga kerja dan membuka lapangan kerja baru. Keempat, peduli lingkungan. “Intinya bagaimana agar masyarakat sejahtera. Dan ini menjadi tugas kita bersama. Bupati Bojonegoro ke depan harus memenuhi keempat kriteria itu,” ucapnya.
Sementara itu, Kusnandaka menilai, tidak ada salahnya jika kepala daerah mendahulukan pembangunan infrastruktur sebagai karakteristik kepemimpinannya. Sebab ini bisa menjadi awal untuk mengatasi permasalahan pembangunan jangka panjang. Baik itu Pembangunan sosial dan SDM, maupun pembangunan ekonomi.
“Isu yang kini kita beri atensi mendalam adalah bagaimana kondisi Bojonegoro paska era migas? Jangan sampai banyak orang miskin baru dan menjadi kutukan SDA. Di sisi lain, kita menemukan berbagai peluang bagi Kabupaten Bojonegoro untuk tumbuh. Kinerja pertumbuhan ekonomi tanpa migas kini cenderung stabil dan tumbuh. Karena kita telah menemukan sektor terbesar kedua setelah migas, pertanian. Selain, itu capaian IPM terus naik,” klaimnya.
Terpisah, Prof. Roro, menegaskan bahwa calon kepala daerah harus mengenal daerahnya sendiri. Sehingga program-program yang diterapkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat setempat. “Yang terpenting, Pilkada tidak boleh diselenggarakan dengan biaya yang tinggi,” tukasnya. (din/Lis)
