Komite Sekolah Tidak Boleh Melakukan Tarikan Wajib

oleh -237 views

Reporter : Sasmito Anggoro

SuaraBojonegoro.com – Terkait Adanya penarikan uang dari Komite Sekolah terhadap Orang Tua Wali Murid SMP Negeri 1 Bojonegoro melalui Komite Sekolah tetap menarik dana dari wali murid melalui program yang Sumbangan Sukarela Keluarga Mampu (SSKM).

Sekolah beralasan, dana BOS dari pemerintah masih kurang untuk kebutuhan pembiayaan pendidikan agar siswa berprestasi. Hal itu disampaikan Wakil Kepala Bidang Sarana dan Prasarana SMP Negeri 1 Bojonegoro Noer Cahyo, Senin (10/08/2020) kemarin, dan dijelaskan juga bahwa program SSKM ini sudah berjalan beberapa tahun.

Disampaikan juga bahwa rogram ini telah disampaikan ke pengurus Komite Sekolah dan diteruskan kepada wali murid. Untuk besaran pembayaran SSKM ini beragam setiap siswa, ada yang sampai Rp 150 ribu per bulan hingga paling rendah Rp 25 ribu per bulan.

Sementara itu, Sekretaris Komis C DPRD Bojonegoro, menanggapi hal tersebut menyampaikan bahwa , penarikan oleh pihak ketiga atau komite sekolah, diperbolehkan sepanjang tidak memaksa atau wajib, hal itu tidak bisa di hilangkan karena ada regulasi yang mengatur bahwa Komite Sekolah boleh melakukan penarikan.

“Tapi yang harus digaris bawahi adalah penarikan tersebut tidak memaksa karena juga diatur dalam permendikbud (Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan) RI nomor 75 tahun 2016,” Terang Ahmad Supriyanto, Selasa (11/8/2020).

Diterangkan juga bahwa Keterlibatan pihak ketiga atau komite sekolah ini memang diperlukan, namun jika unsur pemaksaan wajib ditemukan perlu adanya penindakan.

Komisi C DPRD Bojonegoro¬† tentang tarikan oleh Komite sekolah¬† ini sudah pernah dibahas dan menjadi perdebatan dengan instansi terkait, “bahwa pembahasan oerda oenyelenggaran pendidikan tidak bisa menghilangkan tarikan oleh komite karena bertabrakan dengan permendikbud nomor 75 tahun 2016,” Tambahnya.

Adapun unsur tidak memaksa, harus dilihat dari situasi dna kondisi kemampuan para orang tua siswa agar tidak memberatkan, namun juga harus diimbangi kejelasan penggunaan anggaran tarikan tersebut. (Sas*)