Warga Dilibatkan Aktif Dalam Pembangunan

oleh -

BOJONEGOROKINI.COM – Belum semua masyarakat di Bojonegoro terlibat langsung dalam proses pembangunan baik perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Tingkat pertisipasi mereka masih rendah karena yang terlibat masih sebatas orang-orang tertentu.

Realita inilah yang ditangkap calon bupati (Cabup) dan wakil bupati (Cawabup), Soehadi Moeljono dan Mitroatin, untuk menyiapkan program E-Musrenbang dan E-Budgeting yang lebih mengedepankan partisipasi warga dalam pembangunan. Warga akan terlibat langsung mulai perencanaan anggaran, pelaksanaan, dan pengawasan (kontrol) di tingkat desa, dan kecamatan secara terbuka.

Program ini sama halnya memberikan hak penuh kepada warga, dalam menentukan arah pembangunan. Pasangan mantan birokrat dan politisi ini mengakui, saham terbesar dalam pembangunan adalah milik masyarakat.

Somad (40), warga Desa Sonorejo, Kecamatan Padangan, mengaku, pelaksanaan pembangunan di desanya sudah melibatkan masyarakat dalam memberikan masukan melalui rapat desa namun terbatas. Mereka yang terlibat terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, perwakilan pemuda, serta yang dituakan.

“Jadi tidak semua, dan itupun tiap rapat kami hanya menerima hasilnya saja tanpa tahu prosesnya seperti apa,” ujarnya kepada wartawan, Senin (28/5/2018).

Selama ini, belum ada forum-forum untuk menyampaikan aspirasi sehingga pelaksanaan pembangunan di desanya terkesan hanya diatur oleh Pemerintah Desa, serta tokoh-tokoh yang dipercaya. Ketika ada hal yang ingin disampaikan soal pembangunan, Somad tidak pernah berani untuk menyampaikan.

“Misalnya saja ada kerusakan jalan, ya masyarakat akan menunggu sampai itu diperbaiki desa,” tandasnya.

Pria yang bekerja sebagai pedagang ini mengungkapkan, untuk mengetahui rencana, dan pelaksanaan pembangunan di desanya, warga hanya bisa melihat di papan pengumuman yang ada di balai desa. Selebihnya bisa bertanya kepada perangkat desa jika ingin mengetahui detailnya.

“Tapi kan tidak mungkin warga tanya detail tanpa ada tujuan, meski penasaran ya selama ini mengalir begitu saja tanpa bertanya macam-macam,” tandasnya.

Oleh karena itu, dirinya sangat setuju jika kedepan warga  dilibatkan langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di desa melalui pembentukan sebuah kelompok di tiap RT atau RW. Melalui itu jika ada permasalahan di wilayahnya bisa segera disampaikan, dan dirembug bersama untuk mendapatkan jalan keluar. Seperti soal jalan, gorong-gorong, irigasi, dan lain sebagainya.

Menurutnya, jika warga terlibat secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, maka bisa dipastikan, pembangunan di desa bisa lebih tepat sasaran karena terstruktur dengan baik. Pembangunan di desa bisa merata dan adil setiap RT atau RW-nya.

“Harapan saya, bupati terpilih mendatang benar-benar mengarahkan Pemdes agar membuat kelompok masyarakat untuk memetakan kebutuhan yang ada,” pungkasnya.

Senada disampaikan Wulandari (35), warga Desa Kedaton, Kecamatan Kapas. Selama ini sebagai warga biasa tidak pernah dilibatkan dalam pembangunan di desanya, karena dianggap wewenang pemerintah desa.

“Biasanya yang ikut rapat soal pembangunan desa itu orang-orang tertentu saja yang dianggap mewakili warga. Padahal, belum tentu perwakilan itu paham atau mengerti kebutuhan warga lainnya,” sambung Ibu dua anak ini dihubungi terpisah.

Selama ini, belum ada forum-forum yang dibentuk untuk menampung aspirasi warga dalam hal apapun. Sekalipun masih ada pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan, jalan, dan lain-lain yang membutuhkan perhatian pemerintah setempat.

“Kami juga tidak pernah mengetahui rencana maupun pelaksanaan pembangunan di desa. Kalaupun itu dibutuhkan, ya langsung tanya ke perangkat desa,” tandasnya.

Pembangunan desa yang dijalankan selama ini, menurut wanita yang menyandang gelar Sarjana Ekonomi itu, masih dirasa kurang. Misalnya saja masih banyak warga miskin yang belum mendapatkan bantuan sosial seperti bedah rumah.

“Masih banyak di sini yang rumahnya tidak layak, tapi belum diperbaiki,” ungkapnya.

Dirinya mengaku sangat setuju jika kedepan warga dilibatkan langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di desa. Tujuannya agar pemerintah desa benar-benar mengetahui langsung kebutuhan warganya, dan bisa menyesuaikan anggaran.

“Kami berharap, pembangunan di desa ini ada perubahan dari tahun-tahun sebelumnya,” tegasnya.

Dia berharap, bupati terpilih mendatang memberikan instruksi kepada pemerintah desa agar melibatkan warga dalam setiap pelaksanaan pembangunan, meski dalam skala kecil maupun besar. Selain bisa menghitung estimasi keuangan desa, pembangunan bisa tepat sasaran.

“Tepat sasaran artinya, tahu mana yang harus diprioritaskan,” pungkasnya.

Menanggapi hal itu, salah satu Cabup Bojonegoro, Soehadi Moeljono, menyatakan, kedepan telah menyiapkan program E-Musrenbang dan E-budgeting dengan penyediaan partisipasi warga dalam proses perencanaan pembangunan dan penganggaran kegiatan di desa dan kecamatannya secara terbuka.

“Artinya warga akan terlibat aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan,” tegas Pak Mul, sapaan akrabnya.

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ini, lanjut dia, akan diintegrasikan dengan proses pembangunan daerah (perencanaan pembangunan, penganggaran APBD) berbasis platform yang mudah di akses, dan diikuti oleh masyarakat.

“Ini sebagai cara untuk meningkatkan tata pemerintahan yang responsif, terbuka, akuntabel, dan profesional. Dengan begitu program pembangunan yang dilaksanakan akan tepat sasaran, dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkas mantan Sekda yang sudah 32 tahun mengabdikan diri menjadi PNS di Pemkab Bojonegoro ini.(lis)

No More Posts Available.

No more pages to load.