suarabojonegoro.com – Berlahan tapi pasti. Seperti kabar yang beredar di Masyarakat. Dalam pelaksanaan perekrutan ribuan perangkat desa di Bojonegoro, sangat santer kabar yang cukup mencengangkan. Yakni praktek jual beli jabatan. Permainan kotor tersebut sangat berpotensi terjadi jika tidak ada pengawasan dari banyak pihak.
Praktek suap untuk merebut sebuah jabatan perangkat desa tersebut dinilai sudah menjadi rahasia umum. Adanya potensi suap-menyuap dalam pelaksanaan perekrutan perangkat desa mendapat perhatian penuh dari Kapolres Bojonegoro, AKBP Wahyu Sri Bintoro.
“Sudah saya ingatkan saat rapat di Pemkab, jangan ada KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) dalam proses uji atau rekrutmen perangkat desa,” kata Kapolres Bojonegoro. Jum’at (1/9/17).
Untuk itu, Kepolisian Resor (Polres) Bojonegoro mengajak semua masyarakat turut serta mengawasi dan mengawal semua tahapan pelaksanaan perangkat desa.
“Bekerjasama dengan seluruh masyarakat, LSM, toga, tomas, toda, untuk membantu mengawasi memberikan info melalui HP pribadi saya atau melalui aplikasi CAS,” jelas Kapolres Wahyu.
Saat ini mayoritas desa-desa yang bakal menggelar perekrutan perangkat desa baru sampai pada tahapan pendaftaran tahap satu. Dimungkinkan hampir ada 10.000 pendaftar yang bakal meramaikan tes seleksi yang digelar serentak di Kecamatan masing-masing.
Sedangkan, pihak ketiga yang digandeng adalah dari Universitas Negeri Semarang (UNNES). Kampus berplat merah itu mematok biaya sekitar 500 ribu per lowongan. Jika ada Seribu lowongan perangkat desa yang tersebar, maka tinggal mengalikan saja. Biaya itu akan ditanggung oleh desa yang sudah dianggarkan. (Wan/Red)
Foto: Ilustrasi
