Reporter : Bima Rahmat
SuaraBojonegoro.com – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Bojonegoro menggelar Pendidikan Politik serta Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dan Struktur Organisasi. Dalam kegiatan tersebut dihadir seluruh Ketua Ranting se-Kabupaten Bojonegoro dan sejumlah tokoh penting tampak hadir, di antaranya Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Sri Wahyuni, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono, serta Kepala Badan Kesbangpol Bojonegoro Mahmudi. Sabtu (06/12/25).
Dalam sambutannya, Ketua DPC Partai Demokrat Bojonegoro Sukur Priyanto menyoroti kondisi kebijakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro saat ini yang menurutnya masih bergantung dan terbebani oleh kebijakan masa lalu. Ia juga menyampaikan pesan penting tentang perlunya perubahan, perbaikan, dan kesiapan kader menghadapi dinamika politik yang terus bergerak cepat.
Ditemui usai kegiatan, Sukur Priyanto menjelaskan lebih lanjut maksud pernyataannya mengenai kebijakan Bupati yang “tersandera rezim lalu”.
“Jadi iya, saya menyarankan kepada anggota dan kader agar tidak mudah maedo kebijakan Bupati saat ini. Sekarang rakyat mulai membanding-bandingkan. Karena itu, kita di Demokrat tetap berpikir positif dan arif, melihat bahwa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro harus lebih pintar menyusun tata kelola anggaran, terutama terkait posisi fiskal daerah,” ujarnya.
Sukur memaparkan bahwa sejumlah kebijakan lama masih menjadi beban fiskal saat ini. Belanja pegawai di tahun lalu berada pada angka Rp1,3 triliun meningkat signifikan menjadi Rp2,4 triliun, salah satunya akibat penambahan sekitar 4.000 tenaga P3K beserta kenaikan TPP dan komponen lainnya.
Ia juga menyinggung Program Dana Abadi Daerah yang mulai berjalan tahun ini, dengan alokasi awal sekitar Rp500 miliar, sehingga menambah tekanan pada ruang fiskal daerah.
“Kalau bicara belanja pembangunan atau belanja program, ini otomatis terkoreksi. Belum lagi dana transfer yang berkurang hampir Rp1 triliun. Praktis kemampuan belanja program Bupati terpangkas sekitar Rp2,5 triliun,” jelasnya.
Sukur juga mencontohkan beberapa pos anggaran yang turun drastis. Dinas Bina Marga yang sebelumnya hampir mencapai Rp1 triliun kini hanya sekitar Rp400 miliar. Sementara Dinas Cipta Karya yang biasa mendapat Rp800–900 miliar kini hanya di kisaran Rp400–450 miliar.
“Makanya nanti saya sampaikan, Pak Bupati harus siap-siap ‘dipaedo’ masyarakat kita, kelompok kontraktor dan lainnya. Karena anggaran belanja infrastruktur dan pengentasan kemiskinan turun sekitar 50 persen. Semua harus menyikapi ini secara arif,” tegasnya.
Sebagai partai pendukung pemerintah, Sukur menegaskan bahwa Demokrat tetap akan mendorong dan membantu Bupati mengambil kebijakan terbaik bagi masyarakat.
Lebih jauh, Sukur menjelaskan bahwa pendidikan politik ini menjadi bagian dari proses mempersiapkan kader Demokrat menghadapi kontestasi dan dinamika politik 3–4 tahun ke depan.
“Kami merumuskan program dan kebijakan strategis internal maupun eksternal. Apa langkah jangka pendek, menengah, dan panjang Demokrat, serta bagaimana posisi Demokrat terhadap pemerintahan, terhadap DPD Jawa Timur hingga pusat. Itu semua akan kita rumuskan,” terangnya.
Sementara itu, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono dalam sambutannya mengapresiasi terselenggaranya kegiatan ini. Ia menilai Partai Demokrat sebagai partai yang telah matang dan berpengalaman dalam dinamika politik nasional maupun lokal.
“Semoga Demokrat semakin solid dan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat. Dan khusus untuk Pak Sukur, terima kasih, karena dulu beliau banyak memberikan pelajaran politik kepada saya,” pungkasnya. (Bim/red).
