SuaraBojonegoro.com – Melihat kondisi nasional kita yang pada saat ini sedang ramai dengan isu kenaikan PPN menjadi 12% sangatlah miris dan berbanding terbalik dengan kondisi ekonomi masyarakat di daerah-daerah.
Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Bojonegoro menilai kebijakan pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% sebagai langkah yang tidak bijaksana dalam konteks pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Kebijakan ini mencerminkan minimnya kepekaan pemerintah terhadap struktur sosial – ekonomi masyarakat yang masih berjuang menghadapi dampak pandemi dan tingginya angka kemiskinan.
Kenaikan PPN 12% oleh Pemerintah yang awalnya diperuntukan kepada barang-barang mewah dirasa tidak efisien, sebab jika dirasa PPN 12% justru akan tetap berdampak kepada daya beli masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah.
Secara teoritis, PPN merupakan pajak regresif yang cenderung membebani kelompok masyarakat berpenghasilan rendah lebih berat dibandingkan kelompok berpenghasilan tinggi. Dengan naiknya tarif PPN, harga barang dan jasa, terutama kebutuhan pokok, akan meningkat secara signifikan. Kondisi ini akan memperburuk daya beli masyarakat yang sudah melemah, sehingga berpotensi menimbulkan dampak inflasi dan ketidakstabilan sosial.
Kebijakan kenaikan PPN 12% ini dijadwalkan berlaku per 1 Januari 2025, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
Penyedotan pajak dari rakyat justru akan memberatkan rakyat, ditambah faktor pemulihan ekonomi nasional pada saat ini sedang mengalami trend sulit.
Dalam keterangannya pada Selasa 31 Desember 2024, Fio Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Sumber Daya Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Bojonegoro menilai kebijakan tersebut berpotensi memberatkan rakyat kecil, dimana melihat kebijakan tersebut sangat membebani masyarakat dalam situasi ekonomi yang kian memburuk.
“Kebijakan PPN 12% ini justru akan menjadi beban terhadap masyarakat kecil, alangkah baiknya jika pemerintah dapat mengkaji terlebih dahulu dampak kenaikan PPN 12% yang justru akan berimbas pada rakyat kecil”, ucap Fio
Fio menambahkan bahwa kebijakan tersebut dinilai sangat tidak tepat jika melihat kondisi ekonomi yang masih dalam tahap pemulihan.
“Melihat kebijakan tersebut yang menjadi alih-alih menaikan pendapatkan negara justru malah akan membebani masyarakat, seharusnya pemerintah mampu memberikan solusi dengan seadil-adilnya bagi masyarakat,” tegasnya
DPC GMNI Bojonegoro berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kembali keputusan ini demi menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara luas.
“Dari perspektif ekonomi politik, kebijakan ini juga menunjukkan bias pemerintah dalam mengejar pendapatan fiskal melalui cara yang lebih mudah, tetapi merugikan mayoritas rakyat. Padahal, terdapat alternatif lain yang lebih progresif dan adil, seperti meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak dari sektor korporasi besar, mengoptimalkan pajak kekayaan (wealth tax), serta memberantas kebocoran anggaran yang selama ini menjadi permasalahan kronis,” tambah Fio
Oleh karena itu, DPC GMNI Bojonegoro mendesak pemerintah untuk dapat meninjau ulang kebijakan kenaikan PPN 12%, dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan daya beli nasional, Mengadopsi kebijakan fiskal yang lebih adil, melalui penguatan pajak progresif pada sektor korporasi besar dan pengenaan pajak kekayaan dan, Meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan anggaran negara, agar setiap penerimaan pajak dapat memberikan manfaat maksimal bagi rakyat.
Sebagai organisasi yang berlandaskan pada nilai-nilai marhaenisme, GMNI memandang bahwa negara harus berperan aktif dalam menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Hanya melalui keberpihakan pada rakyat kecil, cita-cita Sosialisme Indonesia (Berdikari dibidang ekonomi, Berdaulat dibidang politik, serta Berkepribadian dibidang budaya) dapat diwujudkan.” pungkasnya. (Lis/why)
