Praktisi di Unigoro, Bahas Kebijakan Publik Ekonomi Daerah

SuaraBojonegoro.com — Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Bojonegoro (Unigoro) menggelar kuliah praktisi di Hall Suyitno, Selasa (26/5/26). Kuliah praktisi yang membahas kebijakan publik di bidang ekonomi daerah menghadirkan narasumber Sekretaris Komisi A DPRD Kabupaten Bojonegoro, Mustakim.

Kaprodi Ekonomi Pembangunan Unigoro, Dr. Moh. Saiful Anam, SE., MM., mengatakan, topik kuliah praktisi tentang politik dan ekonomi dapat menambah wawasan mahasiswa. Utamanya bagaimana fenomena politik di dalam maupun luar negeri dapat mempengaruhi kebijakan perekonomian masyarakat. “Kita juga harus mengetahui bagaimana sudut pandang dari DPRD yang menjalankan fungsi legislasi dan penganggaran. Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan satu 2026 sebesar 5,61% secara tahunan, apakah itu menandakan kemajuan perekonomian secara keseluruhan?,” ujarnya.

Baca Juga:  Devinta Salatnya, Biduan Adella Ini Kuliah di Unigoro

Di hadapan mahasiswa, Mustakim menjelaskan, ekonomi dan politik saling terkait satu sama lain. Fenomena politik sangat memengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia karena kebijakan fiskal, moneter, dan investasi bergantung pada stabilitas serta arah politik pemerintah. Situasi politik saat ini pun turut menentukan kepastian hukum bagi investor. Kesenjangan perekonomian juga sering memicu perubahan arah kebijakan dan gejolak politik di masyarakat. “Jika sampai ada kesenjangan, artinya tidak ada pemerataan kebijakan,” jelasnya.

Dia melanjutkan, pertumbuhan ekonomi dalam skala wilayah atau daerah dipengaruhi oleh produk domestik regional bruto (PDRB). Nilai tambah dari sektor-sektor ekonomi seperti pertanian, pertambangan, industri, perdagangan, dan jasa turut mempengaruhi perputaran uang yang berkembang di masyarakat.

Baca Juga:  Menakar Kolaborasi Akademik dan Pengabdian: Unigoro Matangkan KKN Tematik 2026 untuk Kawasan Hutan Selatan

Mustakim mencontohkan, berdasarkan dari dari BPS perekonomian Kabupaten Bojonegoro tumbuh 5,32%. Nilai pertumbuhan PDRB dari sektor non migas mencapai 6,12%. “PDRB memang besar dari segi angka. Tapi apakah persebarannya sudah merata? Kalau profitnya hanya ditempatkan di satu wilayah atau kecamatan, tentu menimbulkan kesenjangan ekonomi bagi kecamatan lain,” papar politisi PKB ini.

Kuliah praktisi yang diikuti mahasiswa-mahasiswi semester enam, prodi Ekonomi Pembangunan Unigoro berlangsung interaktif. Mereka memanfaatkan momen tersebut untuk berdiskusi dengan sekretaris komisi A DPRD Bojonegoro tentang kebijakan politik dan ekonomi. (din/Lis)