SUARABOJONEGORO.COM – Faktor biaya masih menjadi penyebab utama warga dari wilayah desa di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, tidak melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi. Mereka lebih memilih bekerja, dan menikah setelah lulus SMA sederajat.
Realitas memilukan di dunia pendidikan tersebut, ditangkap pasangan Cabup dan Cawabup, Soehadi Moeljono dan Mitroatin. Pasangan yang populer disebut Mulyo Atine ini, memberikan program pemberian beasiswa penuh satu desa satu sarjana.
Fenomena rendahnya minat berkuliah juga terjadi di Desa Ngampel, Kecamatan Kapas. Sekalipun sebagai desa ring satu lapangan Migas Sukowati, Blok Tuban, sebagian besar pemuda tidak meneruskan ke bangku kuliah setiap tahunnya.
“Di sini 90 persen lulusan SMA sederajat jarang yang meneruskan kuliah,” kata anggota BPD Ngampel, Sudirman, kepada wartawan Sabtu (30/3/2018).
Penyebab banyaknya lulusan sekolah yang tidak meneruskan jenjang berikutnya, dikarenakan faktor biaya. Ada juga adat masyarakat yang menikahkan anak perempuan selepas sekolah.
Setelah lulus sekolah, sebagian besar para pemuda bekerja di luar desa. Ada juga bekerja sebagai tukang bangunan, ojek, dan berwirausaha.
“Ya kalau dibilang penting, ya sangat penting. Tapi juga melihat keinginan anaknya sendiri,” lanjutnya.
Pihaknya sangat setuju jika ada program satu desa satu sarjana dengan pemberian beasiswa. Sehingga bisa memotivasi yang lain termasuk para perempuan agar tidak langsung menikah.
“Kalau harapan ke Pemkab Bojonegoro ya bisa mewujudkan program itu. Karena, saya kira mampu jika itu demi kebaikan kita bersama,” pungkasnya.
Terpisah, Ketua BPD Mojoranu, Kecamatan Dander, Puji Hariyanto, menyatakan, tugas BPD selama ini bukan untuk mendata jumlah lulusan anak setiap tahunnya.
“Tapi bagaimana, supaya bisa meningkatkan kualitas pendidikan yang rata-rata hanya lulusan SMP dan SMA dengan melanjutkan kuliah,” ungkapnya.
BPD dan Pemdes setempat sempat berkoordinasi mencari solusi, bagaimana caranya supaya anak-anak di Mojoranu bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Termasuk bagi mereka yang memiliki kemampuan lebih.
“Jadi, untuk anak yang pintar dan tidak mampu bisa dapat beasiswa. Tapi, kami masih sebatas koordinasi belum terwujud,” jelasnya.
Oleh sebab itu terhadap munculnya wacana program satu desa satu sarjana, pihaknya sangat setuju dan mendukung penuh. Hanya saja, untuk memberikan beasiswa harus selektif.
“Dipilih, mana yang benar-benar berminat atau paling tidak anaknya pintar. Jadi tidak sia-sia saat memberikan beasiswa,” sarannya.
Pihaknya berharap kepada Pemkab mendatang untuk mewujudkan beasiswa tersebut. Karena, dengan kekuatan APBD yang mencapai Rp3,4 triliun seperti sekarang ini dinilai mampu meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak Bojonegoro.
“Kalau memang itu baik, kenapa tidak. Hanya saja, saat memberi program tidak asal-asalan, harus tepat sasaran,” pungkasnya.
Menanggapi hal itu Soehadi Moeljono menyatakan, telah menyiapkan program satu desa satu sarjana melalui beasiswa penuh. Tujuannya menyiapkan ketersediaan tenaga kerja terdidik kualitas sehingga menjadikan generasi Bojonegoro menjadi lebih tangguh.
“Akan kita tata bersama. Tentunya kita akan bersinergi dengan pemerintah desa karena desalah yang lebih mengetahui kondisi warganya,” tegas Cabup yang berpasangan dengan Kader NU, Mitroatin ini. (*/red)
