Reporter : Moch Arifianto
SuaraBojonegoro.com – Musyawarah Nasional (Munas) II PAPDESI (Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) resmi ditutup pada Senin malam (11/5/2026). Forum yang dihadiri lebih dari 1.200 anggota dari 29 provinsi ini bukan sekadar ajang kumpul rutin, melainkan menjadi momentum krusial lahirnya “Tujuh Rekomendasi Strategis” yang ditujukan langsung kepada pemerintah pusat.
Selama dua hari (10–11 Mei), Jakarta menjadi pusat konsolidasi para pemimpin desa untuk merumuskan masa depan otonomi desa di bawah kepemimpinan nasional yang baru.
Ketua PAPDESI Bojonegoro, Samudi menyampaikan bahwa dalam Munas tersebut, Salah satu sorotan utama dalam Munas ini adalah kesepakatan bulat PAPDESI dalam mendukung penuh Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Fokus utama diletakkan pada poin ke-6: membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi.
PAPDESI menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan nasional tidak akan berhasil tanpa penguatan kewenangan desa yang nyata sesuai amanat Undang-Undang Desa.
Dari hasil musyawarah yang melibatkan pengurus DPP dan utusan daerah, berikut ada 7 poin-poin krusial yang dihasilkan diantaranya adalah:
- Dukungan Penuh Asta Cita: Menjadikan desa sebagai penggerak utama pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
- Pelibatan Strategis: Mendorong keterlibatan organisasi desa dalam perumusan dan pelaksanaan program pemerintah agar kebijakan tepat sasaran.
- Penguatan Kewenangan: Menuntut kejelasan kewenangan desa untuk menjaga kemandirian dan efektivitas pelayanan publik.
- Perluasan Ruang Fiskal: Mendesak penambahan Dana Desa, terutama setelah adanya realokasi anggaran selama enam tahun untuk program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
- Demokratisasi KDMP: Memberikan ruang pengawasan dan pelaksanaan yang lebih luas bagi masyarakat desa dalam program koperasi agar manfaatnya merata.
- Kedaulatan Pangan & MBG: Meminta pemerintah mewajibkan pelibatan BUMDes dan KDMP sebagai rekanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui regulasi yang mengikat.
- Kesejahteraan Aparatur: Mendesak peningkatan kesejahteraan Kepala Desa dan perangkat desa secara layak, sesuai dengan besarnya tanggung jawab yang diemban.
”Munas II ini juga dihadiri oleh sejumlah menteri, pejabat tinggi negara, hingga petinggi TNI, yang menandakan posisi tawar PAPDESI yang semakin diperhitungkan secara nasional,” Ujar Samudi yang juga Kepala Desa Kepohkidul Kecamatan Kedungadem. Kamis (14/5/2026).
Melalui tujuh rekomendasi ini, PAPDESI mengirimkan pesan kuat ke Jakarta, bahwa Desa siap menjadi mesin pertumbuhan ekonomi, asalkan diberi kewenangan, anggaran, dan kepercayaan yang cukup.
”Munas ini adalah momentum mempererat solidaritas. Kami berharap pemerintah pusat melihat desa bukan sebagai objek pembangunan, melainkan subjek utama yang menjadi ujung tombak kemajuan Indonesia,” pungkas Samudi. (Rif/Red)
