SUARABOJONEGORO.COM – Ketua Komis C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Sally Atyasasmi, menyoroti hangusnya Dana Alokasi Khusus (DAK) Pusat tahun 2018.
Menurutnya, pembangunan fisik ruang kelas Sekolah Dasar dan Sekolah Menegah Pertama sangat tergantung kepada DAK tersebut. Hal tersebut dikarenakan pembangunan fisik Sekolah tidak dialokasikan pada APBD.
“Karena angan-angan kita sudah punya DAK Rp 16 miliar, maka tidak mengalokasikan sumber lain untuk pembangunan ruang kelas yang kondisi rusak ringan maupun berat,” katanya.
Sally mengatakan, jika hanggusnya DAK tersebut disebabkan kesalahan input data, sehingga tidak terekam dan termuat dengan alasan server yang lemot.
“Sebenarnya hal seperti itu bisa diantisipasi, karena waktu penyusunan APBN, DAK itu nggak sekarang dikerjaan besok di dok. Dan, tempo durasinya 4 sampai 6 bulan,” ucapnya.
Jika permasalahannya adalah server yang tidak masuk, lanjutnya, seharusnya hal itu sudah diketahui lebih awal jika ada komunikasi yang baik antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Pusat.
“Surat yang dilayangkan Bupati itu sudah bulan Januari berarti itu kan keterlambatan. Andai yang dikatakan servernya lemot seharusnya harus diantisipasi dan disusuli,” ujarnya.
Politisi Partai Gerindra ini menegaskan, bahwa menagemen tata kelola dan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro harus diperbaiki.
“Tidak hanya persoalan DAK bahkan banyak kasus pekerjaan yang terlambat, jangan sampai dengan alasan-alasan yang sepele kemudian kita menghilangkan peluang pembangunan pendidikan,” tegasnya.
Sally berharap, kedepan tidak terjadi kembali. Kesiapan sarana dan prasarana harus memadai. Kinerja Dinas Pendidikan Bojonegoro tidak boleh asal-asalan.
“Sebenarnya fundamental isunya Dinas Pendidikan adalah kinerja, managerial, tata kelola sumber daya manusia itu benar-benar yang harus diperbaiki,” pungkasnya. (bim/yud)
Reporter : Bima Rahmat
Editor : ME Wahyudi
