Reporter : Bima Rahmat
SuaraBojonegoro.com – Keterbatasan fasilitas pelayanan dan keluhan terkait distribusi obat yang mendekati masa kedaluwarsa menjadi sorotan di Polindes Desa Stren, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran mengenai kecukupan sarana pelayanan kesehatan di tingkat desa.
Bidan Desa Stren, Yuni Susetyowati, yang telah bertugas sejak 2012, menyampaikan bahwa sejumlah fasilitas penunjang masih sangat terbatas. Selain itu, penyaluran obat dari Puskesmas Ngasem disebut terkadang dilakukan saat masa kedaluwarsanya sudah tinggal sedikit.
“Alat untuk senam ibu hamil belum lengkap, dan obat-obatan dari puskesmas kadang yang hampir kedaluwarsa baru dikirimkan ke sini,” ujar Yuni saat ditemui di lokasi, Selasa (27/10/2026).
Polindes Desa Stren melayani warga di tujuh dukuh, termasuk kegiatan Posyandu hingga pemeriksaan gula darah. Cakupan pelayanan yang cukup luas ini tentu membutuhkan dukungan sarana, obat-obatan, dan logistik yang memadai agar pelayanan berjalan maksimal.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Puskesmas Ngasem, drg. Muhammad Kurniarief, menyatakan dirinya baru menjabat sekitar satu setengah bulan. Ia menegaskan semua masukan yang diterima akan segera ditindaklanjuti melalui evaluasi menyeluruh.
“Saya masih baru di sini, sekitar satu setengah bulan. Kami baru saja mengadakan mini lokakarya lintas sektor untuk menjaring berbagai permasalahan. Termasuk yang disampaikan ini akan menjadi bahan evaluasi kami. Kami berkomitmen terus berbenah demi pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat,” ungkap Kurniarief melalui keterangan tertulis, Rabu (28/10/2026).
Pihaknya berjanji akan menelusuri lebih lanjut terkait jenis obat, tanggal penerimaan, sisa masa berlaku, serta pola distribusi agar sesuai dengan standar dan kebutuhan pelayanan.
Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro diharapkan turut memberikan perhatian khusus terkait mekanisme pengawasan distribusi obat serta pemenuhan fasilitas di Polindes Desa Stren. Agar keluhan dari petugas di lapangan tidak hanya menjadi catatan, melainkan segera ditindaklanjuti dengan langkah konkret demi kepentingan masyarakat. (Bim/Red)
