Desain Beasiswa untuk Mahasiswa di Bojonegoro

SUARABOJONEGORO.COM – Konsep program beasiswa dari pasangan Calon Bupati (Cabup) Bojonegoro Soehadi Moeljono dan Calon Wakil Bupati (Cawabup) Mitroatin, mendapat dukungan dari mahasiswa di Bumi Angling Dharma, sebutan lain Kabupaten Bojonegoro.

Alasannya, selain program beasiswa yang ada saat ini jumlahnya sangat terbatas, persyaratannya ditentukan oleh pihak kampus.

“Sangat bagus kalau ada program seperti itu. Saya setuju sekali,” kata salah satu mahasiswi IKIP Bojonegoro asal Kecamatan Tambakrejo, Selliana Novianti, kepada wartawan, Sabtu (31/3/2018).

Menurut dia, setiap mahasiswa di IKIP yang ingin mendapatkan beasiswa harus memiliki kriteria yang ditentukan oleh pihak kampus. Itupun tidak penuh, hanya sedikit.

“Sulit kalau dapat beasiswa dari kampus,” ucap mahasiswi yang duduk di semester enam ini.

Karena itu, gadis berhijab ini sangat mendukung jika ada program satu desa satu sarjana, melalui pemberian beasiswa sehingga bisa meringankan beban orang tua yang ingin menguliahkan anaknya. Selama ini dia kuliah menggunakan biaya sendiri meski tergolong keluarga tidak mampu.

“Keluarga saya petani, tapi orang tua tetap ingin saya kuliah. Untuk meringankan beban mereka, saya sambil bekerja paruh waktu,” imbuhnya.

Novianti berharap kepada Bupati Bojonegoro terpilih mendatang, memprioritaskan generasi muda yang pintar dan memiliki semangat belajar supaya mendapatkan beasiswa di bangku kuliah.

Baca Juga:  Tanah Galian Jargas Ditengarai Dijual Belikan

“Apalagi dari keluarga tidak mampu seperti saya. Sayang kalau ada anak pintar, ingin kuliah tapi terbentur biaya ,” pungkasnya.

Sementara itu, Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, M. Ridlwan Hambali, menjelaskan, beasiswa yang diberikan kepada mahasiswanya selama ini berasal dari Kementerian Riset, Tekhnologi, dan Pendidikan Tinggi melalui bidik misi.

“Kalau dari Pemkab belum ada,” ucapnya dikonfirmasi terpisah.

Setiap tahun universitas yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani’ Bojonegoro, itu menerima mahasiswa baru rata-rata 200 orang lebih. Sebagian besar dari mereka ada yang menerima beasiswa.

“Di sini memang ada beasiswa, tapi itu ada kriterianya,” ucap pria bertubuh tinggi besar berkacamata minus itu..

Selama ini, menurut Ridlwan, masih ada mahasiswa di kampusnya tidak meneruskan kuliah dengan berbagai alasan. Diantaranya, pindah rumah, bekerja, dan ada juga karena tak ada biaya.

Padahal sekarang ini, lanjut dia, bagi generasi muda jika memiliki peluang dan kesempatan dalam menjejaki ilmu di bangku kuliah sangatlah penting. Kuliah bisa digunakan untuk bekal hidup di masa depan, terlebih di zaman Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dengan persaingan yang begitu ketat.

“Sekarang ini banyak tenaga asing dan tenaga skill yang mulai masuk di Bojonegoro. Jadi harus ada bekal untuk berdaya saing di bursa kerja,” tandasnya.

Baca Juga:  Inilah Penanganan Perkara Tahun 2018 di Pengadilan Negeri Bojonegoro

Program beasiswa bagi putra daerah setiap desa satu sarjana, menurut Ridwan harus didukung. Hanya saja, pemberian program itu jangan dimonopoli atau diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu.

“Sangat setuju kalau ada program itu. Tapi harus dibuka untuk umum dan transparan,” tegasnya.

Program beasiswa tersebut merupakan bentuk kepedulian Pemerintah Daerah terhadap peningkatan kualitas mutu pendidikan di Bojonegoro.

“Apalagi, Bojonegoro punya sumber daya alam migas yang tentunya bisa dimanfaatkan untuk para mahasiswa terlebih bagi yang pintar dan kurang mampu,” tukasnya.

Pihaknya berharap, kepada siapapun Bupati terpilih mendatang untuk bisa menjadikan Bojonegoro sebagai kota pelajar dengan program beasiswa tersebut.

“Semoga benar-benar terwujudlah,” pungkasnya.

Saat dikonfrontir secara terpisah, Cabup Soehadi Moeljono menyatakan, menyiapkan program satu desa satu sarjana melalui pemberian beasiwa penuh bagi pemuda usia terdidik di Bojonegoro, agar bisa meneruskan ke perguruan tinggi. Jika selama ini pemberiam beasiswa hanya diperuntukan untuk universitas negeri, kedepan akan diupayakan untuk perguruan tinggi swasta di Bojonegoro.

“Agar ada pemerataan sehingga bagi mereka yang ingin kuliah di Bojonegoro bisa tetap kuliah,” pungkas mantan Sekda yang sudah 32 tahun mengabdikan diri sebagai PNS di Bojonegoro itu. (*/red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *