SUARABOJONEGORO.COM – Warga miskin di Bojonegoro berharap program sertifikat tanah gratis yang disiapkan pasangan calon bupati (Cabup) dan wakil bupati (Cawabup), Soehadi Moeljono dan Mitroatin, agar benar-benar direalisasikan jika nantinya mereka memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) setempat pada 27 Juni mendatang.
Program pasangan yang dikenal dengan sebutan “Mulyo – Atine” ini dinilai banyak kalangan, dapat meringankan beban warga miskin dalam memperoleh bukti sah kepemilikan tanah.
Bagi Munti’ah, menjadi buruh tani bukan pilihan hidupnya. Warga Desa Cancung, Kecamatan Bubulan ini, tidak memiliki keahlian lain selain menjual tenaganya.
Setiap musim tanam tiba, wanita berkulit legam ini selalu menawarkan jasa kepada pemilik sawah di desanya maupun sekitar untuk menjadi buruh tandur (tanam padi).
Dari pekerjaannya itu Muntiah mendapatkan upah rata-rata Rp30.000 per hari. Pekerjaan tersebut hanya dilakoni saat musim tanam padi.
“Kalau tidak musim tanam ya cari pekerjaan lain seperti buruh cuci, atau tidak bekerja sama sekali,” kata Munti’ah kepada wartawan, Jumat (27/4/2017).
Pendapatan yang minim menjadikan Munti’ah sampai sekarang, belum bisa mensertifikatkan tanah miliknya. Tanah itu menjadi tempat tinggal bersama suami, dan dua anaknya.
“Pekerjaan suami saya juga sama, jadi buruh tani,” tuturnya.
Tanah tersebut sudah lama menjadi hak miliknya setelah dia beli dari saudaranya. Tanda bukti kepemilikan tanah yang dia miliki sekarang ini hanya selembar kuitansi, dan surat pernyataan yang ditandatangani pemerintah desa sebagai saksi pada saat jual beli.
“Inginnya ada sertifikat, supaya lebih kuat,” ucapnya.
Oleh karena itu, wanita berperawakan kurus ini mengaku sangat setuju, jika Pemkab kedepan menggulirkan program sertifikat tanah gratis bagi warga miskin. Selain meringankan beban hidup, juga bisa digunakan sebagai modal usaha.
“Harapan saya ya bisa dibantu secara gratis ngurus sertifikat tanah,” tandasnya.
Senada disampaikan Ahmad Solihin, warga Desa Leran, Kecamatan Kalitidu. Selama ini dia belum pernah mendapatkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari pemerintah. Sehingga tanah miliknya sekarang ini belum juga bersertifikat.
“Belum bisa menyertifikatkan tanah karena tidak punya biaya,” ujar pria yang menjadi buruh tani ini ditemui terpisah.
Dia berharap Pemkab Bojonegoro kedepan bisa memberikan program sertifikasi gratis. Jika ada sertifikat bisa dipakai tambahan modal usaha yang akan dirintisnya.
“Menjadi buruh tani tidak bisa diandalkan, saya butuh modal usaha. Satu satunya jaminan ya mungkin dari sertifikasi tanah itu,” ujarnya.
Jika tanah peninggalan orang tuanya bisa disertifikatkan, Ahmad berencana membeli sepeda motor untuk digunakan berdagang keliling.
“Masih difikirkan mau dagang apa, inginnya ya penthol bakar,” pungkasnya.
Menanggapi hal itu, Cabup Soehadi Moeljono, menyatakan, program sertifikat tanah gratis bagi warga miskin ini telah menjadi salah satu prioritas programnya kedepan. Salah satu tujuannya agar warga miskin memiliki bukti sah atas kepemilikan tanahnya.
“Bagi warga miskin tidak ada biaya sepeserpun, semua biaya akan ditanggung APBD,” tegas Pak Mul, sapaan akrabnya.
Program ini, lanjut dia, akan diselaraskan dengan program ekonomi produktif. Masyarakat akan dilatih dan didampingi mendirikan usaha baru, dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada di desa masing-masing.
“Dengan memiliki sertifikat mereka akan lebih mudah untuk mendapat akses permodalan,” pungkas Cabup yang berpasangan Kader NU ini. (*/red)
