Reporter : Moch Arifianto
SuaraBojonegoro.com – Terkait pemberitaan anggaran komunikasi DP3AKB yang mencapai Rp3 miliar, Aliansi Perlindungan Anak dan Perempuan (APPA) melalui Nafidatul Himah kembali memberikan sorotan tajam. Ia mengingatkan bahwa sebelumnya APPA juga telah menyoroti besarnya dana insentif Satgas PPA.
Menurutnya, Satgas PPA di lapangan memiliki peran penting. Jika mereka bekerja maksimal dan melakukan sosialisasi ke setiap desa dengan baik, masyarakat akan lebih paham ke mana harus melapor ketika menghadapi persoalan perempuan dan anak. Ia meyakini, dengan kinerja yang optimal, laporan kasus akan meningkat tanpa perlu harus viral dulu.
“Saya harap harus adanya evaluasi menyeluruh terkait anggaran yang begitu besar, di tambah insentif satgas juga besar harusnya kan maksimal” Ujar Nafidatul Himah. Senin(1/12/2025).
DPR juga memiliki hak untuk mempertanyakan hal tersebut. Mereka hadir untuk warganya, mewakili negara, dan bekerja untuk rakyat. Karena itu, menurut saya harus ada evaluasi serta kerja nyata sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat Bojonegoro. Sebab anggaran itu adalah uang milik warga Bojonegoro, dan mereka berhak mendapatkan pelayanan yang maksimal.
Saya juga menantikan terbentuknya Perda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Kami sudah mendorong raperda tersebut sejak tahun 2017, namun hingga sekarang belum juga disahkan.
“Kami sudah mengajukan sejak lama, tapi tidak tahu apakah draft dan naskah akademik yang dulu kami serahkan masih ada atau tidak. Bisa saja sudah hilang karena prosesnya terlalu panjang,” tambahnya. (Rif/Red)
