Reporter : Waluyo Wahyu Utomo
SuaraBojonegoro.com – Desakan agar Pemerintah Kabupaten Bojonegoro segera memberikan pendampingan kepada korban kasus pencabulan yang viral di media sosial kembali mengemuka dari Aliansi Perlindungan Perempuan dan Anak (APPA) Bojonegoro. Dorongan itu muncul setelah keluarga korban mengaku belum menerima pendampingan dari lembaga resmi maupun dinas terkait. Kamis (27/11/2025).
Ketua APPA Bojonegoro, Nafidatul Himah, menilai respons pemerintah daerah terhadap kasus tersebut terlalu lamban. Menurutnya, instansi yang memiliki mandat perlindungan perempuan dan anak seharusnya bergerak cepat tanpa menunggu tekanan publik.
“Mas, kami ini cukup kaget. Beritanya sudah viral, tapi kok belum ada pendampingan resmi. Pemerintah itu harusnya jemput bola, bukan menunggu bola,” ujarnya.
Lebih lanjut, Himah menegaskan bahwa dinas terkait memiliki sumber daya, anggaran, serta dasar hukum yang memadai untuk memberikan layanan pendampingan, baik psikologis maupun hukum. Karena itu, ia menilai tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak segera turun tangan.
“Dinas itu dananya dibiayai APBD. Tugasnya membantu masyarakat, apalagi kasus seperti ini. Bantuan psikolog sudah ada payung hukumnya, bantuan hukum juga ada. Semua itu gratis bagi korban,” tegasnya.
Organisasi perlindungan perempuan dan anak itu juga meminta agar dinas terkait segera mendatangi keluarga korban. Bila ada kendala alamat atau akses, APPA menilai koordinasi dengan kepolisian bisa dilakukan untuk mempercepat proses.
“Kalau belum tahu alamat, ya ke Polres. Minta informasi. Jangan nunggu viralnya membesar baru bergerak. Ini bukan soal pencitraan, tapi soal hak-hak korban dan tanggung jawab yang sudah diamanahkan oleh Perda,” katanya menegaskan.
Selain itu, APPA berharap Pemkab Bojonegoro segera menurunkan tim pendampingan lengkap, terutama untuk layanan psikologis yang dinilai paling mendesak. Pendampingan hukum bisa berjalan paralel sesuai proses penyidikan.
“Kami berharap tidak perlu tunggu tekanan publik dulu. Begitu ada laporan, apalagi viral, semestinya langsung turun. Pendampingan itu hak korban, dan pemerintah sudah punya mandat untuk memberikan perlindungan,” pungkasnya. (Why/Red)
