SuaraBojonegoro.com – Kabar gembira bagi para pelajar Bojonegoro. Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Perhubungan (Dishub) akan segera mengoperasikan lagi Angkutan Pelajar (Apel) gratis dan Angkutan Sekolah Disabilitas. Layanan ini diperkirakan dapat kembali dinikmati para siswa pada momentum kembali ke sekolah pasca libur Lebaran 2026.
Kepastian ini menanggapi aspirasi para orang tua siswa yang sangat menantikan kehadiran armada Apel di jalanan Bojonegoro. Bagi masyarakat, layanan ini bukan sekadar fasilitas transportasi gratis, melainkan solusi keamanan bagi anak-anak agar tidak perlu mengendarai kendaraan pribadi ke sekolah. Sempat ada jeda pengoperasian Apel di awal tahun karena proses administrasi.
Kepala Dishub Kabupaten Bojonegoro, Welly Fitrama, menegaskan bahwa program ini dipastikan berlanjut dan telah masuk dalam skema pembiayaan APBD Kabupaten Bojonegoro tahun 2026.
Saat ini kami sedang mempercepat penyelesaian seluruh tahapan administrasi dan mekanisme operasional. Target kami, layanan sudah siap beroperasi kembali saat siswa masuk sekolah setelah libur Lebaran, atau sekitar akhir Maret hingga awal April 2026,” jelasnya, Sabtu (14/2/2026).
Penyelesaian dokumen ini sangat krusial agar operasional angkutan di lapangan memiliki payung hukum yang kuat dan standar layanan yang terjaga. Apalagi, Apel ini telah sukses dilaksanakan pada tahun 2025 lalu. Tercatat sebanyak 107 armada telah beroperasi melayani 7 rute utama di wilayah perkotaan dan kecamatan (Baureno, Padangan, Temayang, Tambakrejo, Kalitidu, Ngasem, hingga Sumberrejo). Program Apel juga telah dimanfaatkan oleh 4.903 siswa dari 88 lembaga pendidikan, serta memberikan layanan khusus disabilitas yang menjangkau 13 lembaga pendidikan.
Melalui program ini, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berkomitmen penuh dalam menurunkan angka kecelakaan lalu lintas di usia pelajar. Dinas Perhubungan mengimbau orang tua untuk bersabar selama proses transisi pemerintahan ini berlangsung, sekaligus memastikan bahwa peningkatan kualitas layanan tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah. (Lis/Red)
