Reporter : Bima Rahmat
SuaraBojonegoro.com – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, menggelontorkan anggaran milyaran rupiah untuk pembelian mobil siaga. Dari data yang dihimpun bantuan tersebut akan diberikan dalam bentuk Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) yang artinya, pemerintah desa harus melakukan pembelian mobil siaga sendiri. Selasa (13/12/22).
Namun demikian, dari 419 desa hanya 393 desa yang mendapatkan BKKD tersebut. Sehingga 26 desa harus gigit jari. Ketua Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Kabupaten Bojonegoro, Samudi, menanggapi keras kebijakan tersebut.
Pria yang sekaligus menjabat sebagai Kepala Desa Kepohkidul, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, ini menganggap jika Bupati Bojonegoro, telah berlaku diskriminatif.
“Tidak ada kriteria yang jelas. Kalau dikatakan butuh semua desa juga butuh,” katanya.
Menurutnya, anggaran yang dipergunakan untuk pengadaan mobil siaga melalui BKKD tersebut diambil dari anggaran publik. Sehingga penggunaan anggaran tersebut harus jelas.
“Kita bisa melihat perbedaan antara pemimpin dan penguasa ya saat seperti ini. Bupati mengelola keuangan seperti mengelola uang pribadi. Bukan seperti pemimpin yang mengelola dana publik,” ujarnya.
Namun demikian pria dengan kepala plontos ini tidak merasa kecewa dengan kebijakan Bupati Bojonegoro tersebut. Pasalnya mobil siaga ini diperuntukkan untuk masyarakat bukan mobil untuk pribadi kepala desa.
“BKKD jalan kita tidak diberi, BKKD mobil siaga pun tidak. Nah kita kan jadi tahu seperti apa sebenarnya orang ini (Bupati.red) jadi kalau dikatakan saya kecewa ya tidak. Tidak ada persoalan kalau saya,” pungkasnya.
Sementara itu Luluk Alifah, selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bojonegoro, saat dikonfirmasi melalui sambungan WhatsApp nya hingga saat ini belum menjawab. (Bim/red).
