SuaraBojonegoro.com – Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro terus berbenah demi menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berintegritas. Di bawah kepemimpinan Sigit Rachmawan Adhie, instansi yang menangani persoalan agraria ini berkomitmen penuh menjalankan transformasi melalui enam area perubahan Reformasi Birokrasi. Sabtu (10/1/2025).
Keenam pilar tersebut mencakup manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro, Sigit Rachmawan Adhie, menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bagian dari tanggung jawab moral untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat Bojonegoro.
“Enam area perubahan ini bukan sekadar landasan administratif, melainkan fondasi utama kami dalam membangun aparatur yang berintegritas tinggi. Kami ingin memastikan setiap layanan pertanahan berjalan secara profesional dan transparan,” tegas Sigit.
Dalam implementasinya, Sigit menekankan pentingnya internalisasi nilai-nilai dasar ASN yakni BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif). Ia menjamin bahwa komitmen No Corruption (Anti Korupsi) menjadi harga mati di lingkungan kerjanya.
“Kami terus berupaya meningkatkan kepercayaan publik melalui pelayanan yang adaptif dan inovatif. Fokus utama kami adalah kepuasan masyarakat. Tidak ada ruang bagi praktik-praktik yang melanggar integritas,” tambahnya.
Inovasi untuk Masyarakat
Sejalan dengan semangat Reformasi Birokrasi, Kantah Bojonegoro kini lebih terbuka terhadap pemanfaatan teknologi untuk mempercepat proses sertifikasi dan layanan pertanahan lainnya. Upaya ini dilakukan agar masyarakat dapat merasakan kemudahan akses tanpa birokrasi yang berbelit-belit.
Melalui langkah strategis ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro optimistis dapat meraih predikat sebagai zona integritas yang mampu memberikan pelayanan prima sekaligus menjadi role model bagi instansi pemerintah lainnya di wilayah Jawa Timur. (Rif/Red)
