Pansus V DPRD Bojonegoro Rampungkan Pembahasan Raperda Perubahan Peraturan Kepala Desa

SuaraBojonegoro.com – Panitia Khusus (Pansus) V DPRD Kabupaten Bojonegoro merampungkan pembahasan substansi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa. Pembahasan tersebut diselesaikan dalam rapat yang digelar di Ruang Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Bojonegoro, Rabu (18/11/2026).

 

Rapat yang berlangsung pukul 13.00 hingga 16.00 WIB tersebut dihadiri Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Bagian Hukum, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

 

Rapat dibuka Ketua Pansus V, Sudiyono. Selanjutnya, pembahasan substansi Raperda dipimpin Sekretaris Pansus V, Donny Bayu Setiawan.

 

Pimpinan Pansus V, Donny Bayu Setiawan, mengatakan pembahasan perubahan Perda tersebut telah selesai. Sejumlah poin penting menjadi perhatian dalam penyusunan regulasi, terutama terkait persyaratan pencalonan kepala desa, proses verifikasi administrasi, hingga mekanisme pemilihan apabila hanya terdapat satu pendaftar.

 

Salah satu ketentuan yang dibahas adalah persyaratan bagi calon kepala desa (cakades) yang berasal dari luar desa. Calon dari luar desa diwajibkan memperoleh dukungan tertulis sebanyak 10 persen dari jumlah pemilih di desa yang bersangkutan, berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu terakhir.

Baca Juga:  Wakil Ketua DPRD Ini Minta Aset Pemkab Bojonegoro Ditertibkan

 

Selain itu, dalam proses verifikasi berkas administrasi calon kepala desa, masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan pengaduan maupun masukan apabila ditemukan dugaan ketidaksesuaian persyaratan calon.

 

Apabila terdapat pengaduan atau masukan selama masa verifikasi, panitia pemilihan kepala desa akan melakukan verifikasi faktual melalui instansi yang berwenang guna memastikan kebenaran informasi tersebut.

 

Poin lainnya mengatur mekanisme apabila hingga berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran hanya terdapat satu calon kepala desa. Dalam kondisi tersebut, panitia pilkades bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) akan melakukan musyawarah untuk menentukan apakah tahapan pilkades dilanjutkan atau ditunda.

 

Jika disepakati tidak dilanjutkan, pelaksanaan pilkades akan ditunda hingga gelombang berikutnya dan pemerintahan desa sementara dipimpin penjabat (PJ) kepala desa.

Baca Juga:  Dua kali Di Skors, Jumlah Anggota Dewan Juga Belum Kuorum Rapat Paripurna Ditunda

 

Namun, apabila tahapan tetap dilanjutkan, calon tunggal akan berhadapan dengan bumbung kosong. Jika bumbung kosong memperoleh kemenangan, pilkades akan kembali dilaksanakan pada gelombang berikutnya. Sementara itu, jabatan kepala desa akan diisi penjabat yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati.

 

Ketentuan lain yang turut menjadi perhatian adalah kesempatan bagi kepala desa yang telah menjabat dua periode sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 untuk kembali mencalonkan diri satu periode lagi, sesuai ketentuan dalam perubahan Perda tersebut.

 

Donny Bayu Setiawan berharap perubahan regulasi ini dapat memberikan kepastian hukum serta menjadi pedoman yang jelas dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Bojonegoro.

 

Dengan rampungnya pembahasan substansi di tingkat Pansus V, Raperda perubahan atas Perda Nomor 13 Tahun 2015 tersebut selanjutnya akan mengikuti tahapan pembentukan peraturan daerah sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan. (Red)