Warga Ngelo Menanti Kepastian, DPRD Bojonegoro Lanjutkan Pembahasan Ganti Rugi Tanah

Reporter : Waluyo Wahyu Utomo

SuaraBojonegoro.com – Persoalan ganti rugi tanah warga Desa Ngelo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro, kembali mendapat perhatian DPRD Kabupaten Bojonegoro. Gabungan Komisi A dan D DPRD menggelar audiensi lanjutan bersama pihak-pihak terkait, Rabu (16/09/2026).

 

Audiensi tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan dan mengawal persoalan yang berkaitan dengan hak atas tanah mereka. DPRD menempatkan aspirasi warga sebagai bagian penting dalam proses mencari penyelesaian atas persoalan ganti rugi yang hingga kini masih menjadi perhatian.

 

Dalam pertemuan tersebut, Gabungan Komisi A dan D membahas perkembangan persoalan ganti rugi tanah warga Desa Ngelo bersama pihak-pihak terkait. Pembahasan dilakukan untuk memperoleh informasi secara lebih menyeluruh mengenai kondisi serta proses penyelesaian yang telah berjalan.

Baca Juga:  Komisi C DPRD Bojonegoro Akan Panggil Dinas Pendidikan Terkait Kekerasan Pada Siswa Sekolah

 

Komisi A dan D juga mencermati berbagai aspek yang berkaitan dengan persoalan tersebut, termasuk data dan administrasi pertanahan serta proses penyelesaian ganti rugi.

 

Informasi yang diperoleh dalam audiensi menjadi bahan bagi DPRD untuk menjalankan fungsi pengawasan sekaligus menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

 

Bagi warga yang terdampak, persoalan tanah bukan sekadar menyangkut administrasi atau angka ganti rugi. Tanah berkaitan erat dengan kehidupan, tempat mencari penghidupan, serta hak masyarakat yang perlu mendapatkan kepastian dalam proses penyelesaiannya.

 

Karena itu, audiensi lanjutan tersebut juga menjadi ruang koordinasi antara DPRD, pemerintah daerah dan pihak terkait untuk mencari langkah penyelesaian yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga:  Debat Pilkada Besok Diduga Potensi Ricuh, KPU Tetap Lakukan Debat

 

DPRD mendorong agar proses penyelesaian dilakukan secara jelas, terkoordinasi dan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat yang terdampak. Gabungan Komisi A dan D DPRD Kabupaten Bojonegoro selanjutnya akan mencermati hasil pembahasan serta perkembangan tindak lanjut persoalan tersebut.

 

Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen DPRD dalam mengawal aspirasi masyarakat, sehingga persoalan yang menyangkut kepentingan warga tidak berhenti pada forum audiensi, tetapi dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku. (Why/Red)