Wali Murid SDN Megale I Tegaskan Tetap Menolak Merger, Namun Membiarkan Anaknya Sekolah di SDN Megale II

Reporter : Waluyo Wahyu Utomo

SuaraBojonegoro.com – Pemberitaan yang muncul di beberapa media tentang kondisi polemik merger di SDN Megale I Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro membuat para wali murid resah. Senin (07/08/2023).

Merger yang sebelumnya menjadi penolakan para wali murid ternyata dalam informasi yang beredar menyatakan saat ini sudah menerima apa yang sudah ditetapkan Dinas Pendidikan Bojonegoro.

Seperti saat diwawancarai SuaraBojonegoro.com  Vinda (30) wali murid SDN Megale 1 yang kami temui mengatakan bahwa apa yang saat ini dilakukan untuk ikut melakukan kegiatan belajar mengajar di SDN Megale II.

Para wali murid mengizinkan anak-anak belajar di SDN Megale I sebuah  sikap diambil agar anak-anak mereka tidak tertinggal pelajaran, sikap itu bukan berarti mereka menerima di merger.

Baca Juga:  Jelang Pilkada Bojonegoro, DPC PPP Lebih Prioritaskan Kader Untuk Dapat Rekomendasi

“Anak – anak sekolah di SDN Megale I biar tetap bisa belajar mas “.Ucap Vinda.

Dan juga mereka mengatakan mengikuti arahan Dinas Pendidikan juga dikarenakan adanya intimidasi perihal Dapodik yang harus segera dilaporkan oleh karena itu mereka mengambil keputusan untuk mengikuti arahan dari Dinas Pendidikan.

“Dapodik katanya udah mau dilaporkan, anak-anak mau diantar setiap harinya juga karena yang jadi sopir bapak kepala sekolah megale I sendiri.” Tegasnya.

Akan tetapi hal tersebut bukan berarti wali murid menerima proses merger yang sudah ditetapkan sebelumnya, kata mereka dengan tegas menyatakan penolakan merger SDN Megale I ke SDN Megale II tetap berjalan. Tegas para wali murid

Selain itu mereka juga menyampaikan apabila nantinya proses penolakan merger dikemudian hari terhenti dan tidak menemukan titik temu tentunya siswa akan kembali ke SDN Megale I.

Baca Juga:  Polres Bojonegoro Gelar Tasyakuran Bersama SPSI di Hari Buruh Internasional 2024

“Ya balik lagi ke SDN Megale I mas,” imbuh salah satu wali murid.

Penolakan merger yang sudah berjalan lebih dari 2 bulan tersebut tentunya membutuhkan perhatian yang khusus bagi pemangku kebijakan,    terlebih pendidikan adalah sebuah prioritas yang harus diutamakan. (Wah/Red)