Reporter : Arum Sekar
SuaraBojonegoro.com – Belum dituntaskannya pembahasan KUA PPAS APBD tahun 2023 Kabupaten Bojonegoro sampai saat ini dan terjadi fenomena ketidak samaan persepsi antara DPRD dan juga Pemkab Bojonegoro dan tertundanya rapat paripurna di DPRD Bojonegoro untuk penetapan KUA PPAS, dilembaga DPRD masih beralasan butuh waktu yang ekstra.
Hal tersebut disampaikan oleh Sukur Priyanto selaku wakil ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro saat ditemui awak media SuaraBojonegoro.com bahwa dalam pembahasan KUA PPAS masih butuh penajaman dan evaluasi yang lebih detail agar tepat dan sempurna dalam penempatan anggaran.
Sukur juga menjelaskan bahwa apakah dalam pembahasan KUA PPAS ini benar benar membantu masyarakat dalam peningkatan perekonomian dari segi bantuan hibah yang diberikan oleh Pemkab kepada masyarakat.
“Pembahasan KUA PPAS sudah mendekati final, dari pagu anggaran Rp 7.8 triliun, ada belanja hibah bantuan keuangan mendekati 1 Triliun, dan ini perlu perhatian khusus semua pihak termasuk anggota DPRD untuk menelaah mengkaji postur APBD Bojonegoro,” Ujar Sukur Priyanto, Senin (11/9/2023).
Disampaikan juga Bahwa Eksekutif harus menghargai ruang wilayah DPRD, waktu satu Minggu DPRD untuk mengkritisi hal tersebut dengan postur APBD yang sangat besar hal itu tidak mungkin diselesaikan dengan cepat.
“Butuh waktu ekstra dan tidak perlu buru buru, karena tujuan APBD untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dengan menggerakkan sektor riil ekonomi masyarakat,” Tambah Pria yang juga ketua DPC Partai Demokrat Bojonegoro ini.
Komposisi KUA PPAS sangat ekstrem dimana ada Dana Hibah yang mendekati angka Rp 1 Triliun, baik melalui BKD atau kelompok tani atau yang lain dan bagi Sukur perlu perhatian ekstra
Dalam kontek pembangunan, dan dana hibah tersebut betul betul efektif tidak untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi masyarakat. (Rum/Red)
