Reporter : Bima Rahmat
SuaraBojonegoro.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Sukur Priyanto, mengaku prihatin terkait dengan besaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro. Menurutnya, tunjangan ASN di lingkup Pemkab Bojonegoro, kalah jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya seperti Lamongan dan Ngawi dan beberapa kabupaten lain. Rabu (02/08/23).
“Padahal, APBD Bojonegoro tertinggi kedua di seluruh Indonesia,” katanya.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat, Kabupaten Bojonegoro ini, mengungkapkan jika DPRD Bojonegoro, telah menerima Draf Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024. Akan tetapi untuk beberapa item anggaran, lanjutnya, TLP ASN, masih belum ada keberpihakan dari bupati terkait tunjangan kinerja yang diberitakan kepada para ASN.
“Saya lihat sekilas memang dari tahun ini, sama tahun depan, itu masih stagnan di angka itu. Jadi, belum ada kenaikan,’’ ujarnya.
Dalam hal ini Sukur Priyanto, mengaku prihatin dan menyayangkan. Pasalnya saat ini beban kinerja serta tanggung jawab ASN sangatlah besar. Sehingga Sukur Priyanto, melihat jika reward yang diberikan oleh Pemkab Bojonegoro, terhadap ASN dalam hal tunjangan tidak sebanding dengan beban kerjanya.
“Reward yang diberikan kepada ASN dalam bentuk tunjangan kinerja ini memang tidak sebanding dengan beban kerja yang dimiliki,” tuturnya.
Dalam kesempatan ini, pria yang akrab disapa Pak Sukur, ini dengan tegas menuding jika bupati bojonegoro pelit memberikan reward penghargaan kepada ASN. Bahkan dengan tegas, dirinya membandingkan dengan Kabupaten Blora, yang notabene pernah mendapatkan bantuan dana hibah dari Kabupaten Bojonegoro.
“Dan terutama Blora, yang notabene kemarin juga kita bantu melalui dana hibah,’’ tegasnya.
Dirinya berharap kedepannya kinerja Pemerintah dan kinerja ASN semakin baik. Selain itu dirinya juga berharap agar pemerintah sedini mungkin menyiapkan reward atau penghargaan kepada ASN dalam bentuk TPP. Dirinya mengungkapkan jika selama pemerintahan bupati Anna Muawanah, menjabat baru 1 kali menaikan TPP ASN pada tahun 2021.
“Itu pun anggarannya tidak signifikan. Tidak sebanding pada tahun 2018 ketika masih dipegang Pj Bupati, yang waktu itu menaikkan TPP ASN lumayan besar, Rp 2-5 juta, bahkan lebih daripada angka itu,” pungkasnya.
Sementara itu Bupati Anna Muawanah, saat dikonfirmasi melalui sambungan WhatsApnya hingga berita ini ditayangkan belum memberikan jawaban. (Bim/red)
