Reporter : Bima Rahmat
SuaraBojonegoro.com – Bantuan hibah oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro ke Kabupaten Lamongan sebesar 29 miliar menuai kontroversi. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Sukur Priyanto, menuturkan jika pihaknya belum melihat secara langsung usulan tersebut. Jumat (15/09/23).
“Tetapi info dari temen-temen komisi memang sudah muncul pengajuan dari eksekutif berkaitan hibah yang akan diberikan kepada kabupaten Lamongan yang mendekati 30 miliar tersebut,” katanya.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat, Kabupaten Bojonegoro ini melihat sampai detik ini dirinya tidak melihat urgensi hibah tersebut. Sukur Priyanto, menegaskan jika saat ini di kabupaten bojonegoro masih banyak persoalan-persoalan yang riil ditengah masyarakat baik di sisi ekonomi, sosial, penurunan kemiskinan, pengentasan stunting yang masih jauh dari harapan dan masih banyak yang belum tersentuh.
“Kalau kita bicara jujur argumentasi yang mendasari bantuan kepada kabupaten Lamongan itu masih belum ada. Secara umum kita belum sepakat,” ujarnya.
Apalagi, lanjutnya, kemarin muncul harapan dan keinginan dari beberapa kepala desa bahwa sampai detik ini amanah Perda yang memberikan amanah ADD 12,5 persen diwujudkan oleh Pemkab.
“Oleh sebab itu uang 30 milyar itu direncanakan untuk mengurangi angka kemiskinan, bantuan sosial yang berbentuk riil kepada masyarakat, penyelesaian hutang ADD dengan masyarakat desa juga pengurangan stunting. Ini hal-hal yang lebih prioritas tentunya.
Disinggung tentang dana hibah yang sebelumnya disalurkan ke Blora dan Sumedang, Sukur Priyanto, menjelaskan bahwa lembaga DPRD dalam hal ini tidak dapat memutuskan sendiri-sendiri. Sebagai anggota partai dan unsur pimpinan lembaga DPRD dirinya ingin mendengar terdahulu argumen dari pihak eksekutif.
“Secara umum, saya pikir belum saatnya kita membantu Lamongan. Saya khawatir rakyat Bojonegoro menjadi marah karena masih banyak persoalan-persoalan rakyat Bojonegoro yang belum kita tuntaskan kok bantu Lamongan dengan angka yang 30 miliar. Ingat diatas kekuasaan pemimpin masih ada kekuasaan rakyat,” pungkasnya. (Bim/Red)
