Reporter : Bima Rahmat
SuaraBojonegoro.com – Maraknya fenomena wisuda dikalangan pelajar di tingkat TK hingga SMA menjadi pro dan kontra dikalangan masyarakat. Menanggapi hal tersebut Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Sukur Priyanto, menyatakan jika kegiatan wisuda bagi pelajar TK hingga SMA bukanlah hal yang wajib. Kamis (22/06/23).
“Kalau bukti kelulusan itu dibuktikan dengan legalitas mendapatkan ijazah dan lain sebagainya, saya pikir itu cukup,” katanya saat ditemui di ruang kerjanya.
Namun demikian jika ada orang tua murid, komite maupun sekolah yang melakukan wisuda dikhawatirkan akan muncul nuansa bisnis yang dilakukan oleh pihak sekolah maupun para guru. Sehingga fokus pendidikannya lebih berkurang dan berfokus ke dunia bisnis.
“Tanpa wisuda pun mereka dapat ijazah. Mungkin ada orang tua yang berfikir bahwa ini adalah bentuk apresiasi kelulusan. Tapi bentuk apresiasi tidak harus berupa itu,” ujarnya.
Politisi partai Demokrat, ini menyarankan jika kegiatan wisuda tersebut tetap dilakukan asal tidak memberatkan maka tidak menjadi masalah. Akan tetapi memberatkan atau tidak adalah subjektif. Sehingga fenomena apapun yang terjadi di lapangan harus disikapi secara Arif.
Oleh sebab itu, saya berfikir bahwa Dinas Pendidikan harus segera menyamakan persepsi atau membuat edaran berkaitan dengan kegiatan wisuda yang dilakukan mulai TK hingga SMA ini,” tuturnya.
Dalam kesempatan ini, Sukur Priyanto, menyatakan kepada Dinas Pendidikan maupun kepala daerah untuk membuat surat edaran yang mengintruksikan kepada seluruh sekolah di semua tingkatan hendaknya mempertimbangkan urgensi pelaksanaan wisuda tersebut.
Seperti yang diketahui sebelumnya berapa waktu terakhir, dunia pendidikan tengah dihebohkan oleh polemik wisuda non-sarjana. Kegiatan perpisahan alias tutup tahun bagi para siswa yang telah menamatkan pendidikan, kini berubah nama menjadi wisuda. Wisuda itu dinilai berlebihan, menghabiskan uang banyak dan mengurangi esensi wisuda lulusan perguruan tinggi. (Bim/Red)
