Reporter: Sasmito Anggoro
SuaraBojonegoro.com – Tingginya angka besaran Silpa APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kabupaten Bojonegoro yang mencapai Rp. 2.678.410.653.703,05 banyak pihak yang menyayangkan, sementara masih banyak hal hal lain yang perlu dilakukan peningkatan seperti lembaga pendidikan, dan juga lainnya, namun hal tersebut masih belum tersentuh APBD Bojonegoro.
Jumlah silpa yang sangat besar ini karena Bojonegoro, hampir sama besarannya dengan besaran APBD kabupaten tetangga. Dari jumlah Anggaran Belanja yang bersumber dari APBD Bojonegoro tahun 2022, Rp. 6.493.152.149.138,00 dengan realisasi belanja pada tahun 2022 dari APBD Bojonegoro sebesar Rp. 5.256.009.101.197,46 dengan prestasi belanja Sebesar 80,95%, hal ini masih menyisakan silpa yang sangat tinggi.
Lasuri selaku sekretaris Komisi B DPRD Bojonegoro yang juga anggota Banggar (Badan Anggaran) DPRD Bojonegoro, menyebutkan bahwa jika melihat besaran Silpa APBD Bojonegoro yang mencapai Rp. 2.678.410.653.703,05, dirinya mengakumulasi darinadnayabtiga komponen diantaranya adalah adanya serapan belanja yang hanya di kisaran 80% dari anggaran belanja 6,493 Triliun, terserap 5,256 Triliun, dan yang tidak terserap sebesar Rp. 1,237 Triliun.
“Adanya pelampauan pendapatan asumsi APBD 2022 sebesar Rp 4,200 Triliun lebih terealisasi Rp. 5,105 Triliun lebih artinya ada pelampauan Rp. 905 Miliar,” Terang Lasuri, Rabu (4/1/2022).
Disampaikan juga oleh Ketua DPD PAN (Partai Amanat Nasional) Kabupaten Bojonegoro, bahwa Adanya pembiayaan yang tidak bisa di serap dari dana abadi pendidikan dan penambahan modal BUMD yang tidak bisa diserap sebesar Rp. 535 Miliar.
BERITA TERKAIT: Silpa APBD Tahun 2022 Bojonegoro Capai Rp. 2.6 Triliun Lebih
“Jadi total keseluruhan ada sejumlah Rp. 2,678 Triliun Belanja yang tidak terserap utamanya hampir semua pengadaan lahan Rp. 500 Miliat lebih,” Ujar Lasuri.
Dengan adanya silpa APBD yang cukup tinggi Dirinya berharap agar di tahun 2023 supaya tidak terjadi kemunculan silpa yang besar, tentu perencanaan penganggaran dan pembangunan harus tepat dan terencana.
“Awal tahun semua OPD harus melakukan perencanaan dan lelang awal tahun, agar Anggaran APBD bisa terserap dengan maksimal,” Pungkas Lasuri. (SAS*)
